Floating Island sebagai Metafora Kekebalan dalam Hukum Diplomatik

Penelitian ini mengkaji konsep Floating Island sebagai metafora kekebalan hukum dalam hukum diplomatik internasional. Dalam konteks ini, Floating Island dipahami sebagai simbol wilayah atau entitas yang secara fisik berada dalam yurisdiksi suatu negara, namun secara hukum memiliki kekebalan atau berada di luar jangkauan langsung hukum nasional negara tersebut. Fenomena ini paling nyata terlihat pada kapal asing yang berlayar di laut lepas di bawah bendera negara tertentu, serta kantor perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar yang berada di wilayah negara penerima. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana konsep metaforis Floating Island mencerminkan prinsip kekebalan hukum dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal yurisdiksi, kedaulatan, dan non-intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora Floating Island relevan untuk menggambarkan posisi hukum entitas seperti kapal berbendera asing dan gedung kedutaan, yang memiliki status hukum khusus dan tunduk pada yurisdiksi negara bendera atau negara pengirim. Temuan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kekebalan diplomatik sebagai bagian dari tata hubungan internasional yang tertib dan berlandaskan hukum.