Bona Fide Residency sebagai Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR dan DPRD: Quo Vadis?

Wacana memperketat syarat domisili dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD kembali mengemuka sebagai upaya untuk memperkuat representasi kepentingan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas, landasan teoretis, dan feasibilitas penerapan syarat domisili di Indonesia, serta merumuskan alternatif kebijakan dalam desain sistem pemilu dalam rangka memperkuat representasi kepentingan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi syarat domisili justru bermasalah secara konseptual. Alih-alih menjamin representasi secara deskriptif ataupun substantif, ia justru menghambat masuknya caleg berkualitas dan membatasi pilihan dari pemilih. Secara konstitusional, belum terdapat satu pun preseden yang menguji konstitusionalitas dalam konteks pemilu anggota DPR dan DPRD. Berkaca pada praktik di Amerika Serikat, penerapan doktrin bona fide residency justru menimbulkan kompleksitas administratif dan beban litigasi yang eksesif bagi penyelenggara pemilu dan sistem peradilan. Penelitian ini menawarkan alternatif solusi kebijakan melalui rekayasa sistem pemilu dengan memperkecil besaran dapil dan memprioritaskan kohesivitas wilayah dalam proses penyusunan dapil. Pendekatan ini jauh lebih efektif dalam menciptakan insentif bagi caleg maupun petahana untuk lebih responsif terhadap kepentingan lokal, sekaligus mendorong penyederhanaan partai politik tanpa mencederai hak konstitusional warga negara.