Analisis Yuridis Hak Milik Tanah oleh Etnis Tionghoa Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Penelitian ini mengkaji hak kepemilikan tanah bagi etnis Tionghoa Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan implikasinya terhadap kepastian hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun UUPA memberikan hak kepemilikan tanah secara setara bagi semua WNI, praktik di Yogyakarta melalui Instruksi Gubernur No. K.898/I/A/1975 membatasi hak kepemilikan etnis Tionghoa, menganggap mereka sebagai pemodal kuat dan membatasi kepemilikan tanah hanya untuk warga pribumi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan historis, serta studi kepustakaan dari sumber hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum etnis Tionghoa WNI berhak memiliki tanah, sedangkan instruksi lokal bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan pencabutan instruksi tersebut untuk menjamin kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak kepemilikan tanah bagi seluruh WNI. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dan lokal untuk mewujudkan keadilan agraria, memastikan hak subjek hukum terpenuhi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum.