Implementasi Hak Imunitas Ombudsman Terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Ombudsman memiliki kekebalan yang diberikan oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada prakteknya ketika ada gugatan terhadap Ombudsman, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tetap memanggil Ombudsman untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan. Ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan beberapa opini di masyarakat, Ombudsman dianggap tidak menghormati proses persidangan di lembaga peradilan, ada juga yang menganggap Ombudsman berlindung dibalik pasal imunitas yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hak imunitas yang dimiliki Ombudsman diterapkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan norma hukum yang berlaku sebagai asas kepastian hukum dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman dilihat dari pengaturan hak imunitas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Ombudsman dan beberapa permasalahan dalam penerapan hak imunitas Ombudsman terhadap panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti konflik norma antara Undang-Undang Ombudsman dengan Undang-Undang PTUN, penanganan berbeda terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang dan peran pemerintah dalam perselisihan antar kedua lembaga.