Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 2821–2830 dari 2893 artikel
SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Sunset policy is a government program to invite people to pay their tax. Sunset policy is hoped to improve structure and infra structure tax paying. Sunset policy aims at driving tax payer in fulfilling their obligation. The opportunity to the tax payer to become the honest tax payer trough this policy is hoped to raise tax paying in the future. This willing in paying tax need to be conducted by giving an easy service and transparent management. Therefore, it is necessary to explain th...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to work in a long time and prone to suffer from physical, mental as well as sexual abuse. They also don’t have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PROSEDUR IMPEACHMENT PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Istilah pemakzulan digunakan sebagai terjemahan dari istilah impeachment, yaitu mekanisme formal di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang biasanya dibatasi pada pelanggaran berupa tindak pidana. Impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/atau wakil presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya†dengan mekanisme yang melibatkan tiga lembaga (DPR, MK, dan MPR). Kata kunci : proses pendakwaan, perbuatan...
Sumber Asli
Google Scholar
RASIO KEUANGAN DAN KINERJA PERUSAHAAN FINANCIAL RATIOS and PERFORMANCE OF THE COMPANY
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja dan menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja perusahaan. Obyeknya perusahaan manufaktur kelompok tekstil yang listed di BEI selama tahun 2004 – 2009. Rasio keuangan meliputi current ratio, debt to total assets, dan perputaran aktiva sedangkan kinerja keuangan perusahaan diukur dari laba sebelum pajak, dengan alasan untuk menghindari pengaruh penggunaan...
Sumber Asli
Google Scholar
MANAGEMENT BY OBJECTIVES : Sistem Kepemimpinan Manajerial
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Management by objective adalah salah satu bagian dari teori keperilakuan tentang upaya individu memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan pribadinya sejalan dengan tujuan organisasi. Ada beberapa tahapan dalam menerapkan Management by objective dengan cara yang sederhana dan praktis. Kunci dari system ini adalah eksekutif dan manajer harus membuat suatu set tujuan kinerja yang spesifik. Kata kunci: perilaku organisasi, kepemimpinan
Sumber Asli
Google Scholar
KAJIAN TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM SINERGI DENGAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract The law is always related to society and behavior-behavior in the context of social interaction. The law is also closely related to social values and cultural values of society. Because no other good law is the law that reflects the values of living in society. Key words : Establishment of law, society and cultural dynamics
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEDUDUKAN ,TUGAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract Vice president is a government officer one level below president. Vice president is stated by a constitution of a state to accompany the president when he is on his official duty in other country or when the president returns his position either for a widrawal or permanent reason such as a death. The article 4, clause (2) of Undang-Undang Dasar 1945 states that president in his duties is assisted by a vice president in the Republic of Indonesia state structure system. The duties and...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractsAs an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children. Key word : alternative sanctions, non custodial.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract: The Various policy which is gone through  a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal. Keyword : Area Iea...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : Criminal is suffering intentionally charged to people who perform acts that meet certain requirements. Crime is also a reaction to these offenses and the intangible of a deliberately inflicted suffering to the makers of offense. Giving criminal should be based on the principle of individualization of criminal, where the provision or the imposition of criminal sanctions should consider the error and state criminals. it is important that criminal sanctions are considered fair to the per...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI