Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 721–730 dari 781 artikel
TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI AJUDIKASI BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997
DINAMIKA HUKUM
Vol 20
, No 2
(2019)
The need for land continues to increase so that it often causes very complex problems. To deal with these land issues, the government issued Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles which later became known as the UUPA, the birth of the UUPA was a new milestone for this nation in land law. In line with that, the government then issued government regulation No. 24 of 1997 concerning land registration which reaffirmed the importance of the community registering their land, land regis...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
The birth of Law Number 7 of 2017 concerning Elections strengthens the position of the Election Supervisory Body in enforcing election law. In addition to election crimes, other powers he has are taking action and deciding administrative violations, even though the authority is the authority of the State Administrative Court. This study is a combination of library research (library research) and field research (field research) that are descriptive analytical. The approach used is a normative app...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM; SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Vol 6
, No 1
(2019)
Abstract This paper examines the philosophical review of marriage in an Islamic perspective. Issues that are always actual and always interesting are explored, considering that this problem is not only about the nature and purpose of human life that is merely human. But it also touches on a noble and central institution, namely a community institution called household or family. This institution is a stronghold for the defense of human dignity and noble and most central moral values. With a phil...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
FAKTOR-FAKTOR PENYELESAIAN DAN PENYELAMATAN PINJAMAN (KREDIT MACET) DI KOPERASI ARTHA SEJATI SEMARANG
DINAMIKA HUKUM
Vol 19
, No 1
(2019)
Lending often occurs in a loan agreement (credit), which is a State party to the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of creditors as occur at the KSP Artha True Semarang. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of loans (bad credit) as well as settling the loan (bad credit) happens on the KSP Artha True Semarang. The methods used in the writing of this i...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
RESIKO YURIDIS ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI
DINAMIKA HUKUM
Vol 19
, No 1
(2019)
PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in pension fund insurance and taboo PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in insurance for pension funds and old age savings which refers to Government Regulation Number 20 of 2013 About Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension r...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL LABORATORIUM KESEHATAN SARANA MEDIKA
DINAMIKA HUKUM
Vol 18
, No 2
(2019)
Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Labor...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ASPEK HUKUM KEPAILITAN KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.P)
DINAMIKA HUKUM
Vol 18
, No 1
(2019)
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari p...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP BATIK SEMARANG
DINAMIKA HUKUM
Vol 17
, No 2
(2019)
Intellectual Property Rights for Batik Semarang still not as expected. Though the existence of Batik Semarang has existed since the Dutch colonial era around the 19th century and the motive is not inferior to other batik. Supposedly IPR can be applied to protect Batik Semarang, especially is The Copyright. The issue is What is the Copyright can be used to protect and preserve Batik Semarang? If ok what is the problem of it that can not apply its IPR, especially for Copyright. The conclusio...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ASPEK HUKUM HAK PENGUASAAN DAN PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI DESA KRAMAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
DINAMIKA HUKUM
Vol 17
, No 2
(2019)
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah.
Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbu...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN KLASIKAL UNTUK MENGEMBANGKAN CHARACTER BUILDING
ADVICE:Jurnal Bimbingan dan Konseling
Vol 1
, No 1
(2019)
Character building adalah suatu bentuk prilaku yang dilakukan terus menerus untuk dapat diperbaiki dan bibina serta membentuk tabiat, watak, dan akhlak mulia yang diharapkan dalam masyarakat. Character building harus ditanamkan dari sejak usia dini karena dapat menjadi penentu di usia-usia berikutnya, namun pada kenyataannya Character building hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat indonesia dan hasilnya tidak sedikit manusia saat ini menjadi tidak beretika baik dalam bicaranya ataupun tin...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI