Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 531–540 dari 620 artikel
PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstraksi  Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)Â as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstarct: Protection toward consumers in internet (E-commerce) transaction covers protection toward privacy, accuracy, property, and accessibility in digital signature. It is stated in clause 4 of UPPK. If a violation happens in the transaction, one can ask for a way out both in the court or out of court. Keywords: consumers’ protection, E-commerce
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
URGENSI AMANDEMEN UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment m...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement. Key words: personal responsibility, fiduci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BEBERAPA MASALAH PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN SOLUSINYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: There are two work agreement stated in UU No 13 2003 about labour. They are given-time work agreement and not-given time work agreement. Business people prefer to take the first for practical reason when they intend to break ther work agreement. That is why government establish rules to protect he labours. However, there ar still some disobedience. Therefore, government still ned to find th solution. Keywords: some problems in given-time work agreement
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HUBUNGAN KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PERUBAHAN UUD 1945
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract:The amandemen of Indonesia constitution of UUD 1945 is resulting the movement of the power from Executive Heavy to Legislative Heavy. This movement of lawmaking has the consequences on the law construction format which is currently under the President’s consideration whereas actually should be under the parliament’s consideration. Keywords: authority relationship, Executive Heavy, Legislative Heavy
Sumber Asli
Google Scholar
DOI