Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–8 dari 8 artikel
ANALISIS SISTEMATIK HUKUM TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
-, Supriyanta -
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 26
, No 1
(2014)
Secara sistematik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana memiliki sejumlah kelemahan sehingga bisa menjadi kendala dalam mencapai keterpaduan. Pada subsistem penyidikan, kurang menggambarkan adanya lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Pada subsistem penuntutan kaitannya dengan unsur penyidikan belum terdapat pengaturan yang mantap. Kelemahan yang menyangkut subsistem pengadilan, tidak ada jangka waktu penyelesaian perkara, tidak terdapat kriteria dalam hal pengadilan menolak ata...
Sumber Asli
Google Scholar
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA
-, Supriyanta -
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract: Education should be able to transform the moral values, education also serves to'social engineering in order to build an effective social capital. Internalization thevalues of religion and anti-corruption more specifically, be able to contribute to themental and moral development of a clean and honest. Moreover anti-corruptioneducation should not just stop at the level of education but should strive to be amovement that involves various elements of society.Keywords:anti-corruption educ...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
-, Supriyanta -
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 23
, No 1
(2013)
ABSTRACTPrinciple of due process of law related with child criminal have been regulated in UU No.8 Tahun 1981 about Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo UU No.3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak. In KUHAP, there are ten principles must be basic in criminal justice system and in UU No.3 Tahun 1997 requirment for criminal justice system to child criminal likes special investigator, prosecutor , and judge. Beside that there is society conceling from Social Departement. Investigation of...
Sumber Asli
Google Scholar
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA
-, Supriyanta -
Wacana Hukum
Vol 2
, No 4
(2013)
ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science†di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System
-, Supriyanta -
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2013)
AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedentâ€. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BEBERAPA HAL TENTANG HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
-, Supriyanta -
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 18
, No 1
(2013)
ABSTRACTThe environmental law may be enforced by administrative instrument, civilinstrument, and criminal law instrument. All of them are of the same importance.The enforcement of environmental law requires understanding and cooperationbetween the administrative authority, the police and the public prosecutor.Keywords : The environmental law
Sumber Asli
Google Scholar
REALISME HUKUM DAN KRITIKNYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM
-, Supriyanta -
Dinamika Hukum
Vol 1
, No 1
(2013)
ABSTRAKSaintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara tentang keadilan (justice) itu sendiri. Kaum legal realist menekankan arti pentingnya e...
Sumber Asli
Google Scholar
PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
-, Supriyanta -
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip due process of law dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak Tahun 1924, juga telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia maupun ketentuan hukum yang dibuat oleh Badan-Badan Khusus dan Organisasi-Organisasi Internasional yang memberi perhatian terh...
Sumber Asli
Google Scholar