Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–5 dari 5 artikel
BUDAYA HUKUM PKL DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PKL
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAK Pedagang kaki lima yang menjual makanan tradisional di jalan Slamet Riyadi memproduksi sampah padat maupun cair. Menurut teori penegakan hukum ada tiga determinan yang menentukan masyarakat mematuhi hukum, yaitu subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat sampah, yang kemudian dikumpulkan petugas sampah dan mengatur serta menyimpaan peralatan usahanya merupakan budaya yang mendukung pelaksanaan Perda Pengelolaan PKL. namun demikian kebi...
Sumber Asli
Google Scholar
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UU DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
-, Widiastuti
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public to the Court of Constitution has indicated an unsatisfactory attitude concerning the contents of the acts/ordinances as they are in conflict with their rights. Several decision of the Court of Constitution accepted the judicial review claimed by the public by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect hum...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
URGENSI AMANDEMEN UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN
-, WIDIASTUTI
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
-, WIDIASTUTI
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
-, WIDIASTUTI
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement. Key words: personal responsibility, fiduci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI