Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 51–60 dari 61 artikel
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia
Vol 5
, No 2
(2013)
Abstract Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime. Keywords: requirement of customer,...
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 20
, No 1
(2012)
ABSTRACTCriminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentraight. For the entire of that actions will be given prison punishment and fine. Key word : Criminalisation, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010Â mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adala...
Sumber Asli
Google Scholar
PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstract: Islamic law sees Sirri Marriage as something allowed to conduct; yet, it is highly recommended to record or to list it in an official marriage document. However, positive law sees it into two different point of views. Firstly, some experts consider sirri marriage as something legal to conduct. Secondly, some experts (and also law upholde opporatus) consider it as something prohibited. Following this idea, the goverment present a draf of marriage act to provide some punishments for pe...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN UPAYA MENGATASINYA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : The problems of criminal law enforcement lies in the function of  supervision in the management of the criminal justice system and civil law Cultur. The effort needs to be done with the oversight function of the Supreme Court beguile wider, not only include the supervision of the court process but also the supervision of the overall process of criminal law enforcement. In addition, in order to realize justice in society in the culture of civil law need to use a broad interpretation a...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI