Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–20 dari 28 artikel
MENGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN POLITIK HUKUM ISLAM
Wacana Hukum
Vol 24
, No 1
(2019)
This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Research Fair Unisri
Vol 3
, No 1
(2019)
Anak sebagai bagian utama dari generasi bangsa perlu mendapat perhatian yang memadai. Tumbuh dan kembang anak harus selalu dijaga karena itu kepada anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mendapat perhatian yang memadai. Sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dalam pelaksanaannya harus mampu menekan dampak negatif dari yang mungkin terjadi pada diri anak yang menjadi pelaku tindak pidana.Salah satu carany...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MANFAAT AKTA PERKAWINAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 2
, No 2
(2018)
Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu peristiwa ini harus diabadikan atau didokumentasikan atau dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Adanya pencatatan atau akta resmi, apabila dikemudian hari ada masalah (warisan, anak sah atau bukan dan lain-lain) menjadi bukti terjadinya perkawinan atau pernikahan di antara para pihak. Dengan demikian ada perlindungan hukum di antara kedua belah pihak, khususnya untuk anak-anak dan ister...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Research Fair Unisri
Vol 2
, No 1
(2018)
Pengaturan wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur secara lengkap.Dikatakan demikian karena dalam undang-undang tersebut badan atau korporasimerupakan salah satu wajib pajak, namun dalam pengaturan sistem pidana danpemidanaan yang terkait dengan badan atau korporasi tidak diatur. Dengan tidakdiaturnya ini akan menimbulkan masalah, bagaimana tanggungjawab korporasi dalamtindak pidana di bidang perpajakan. Dengan k...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENDAYAGUNAAN PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 29
, No 1
(2017)
Peran penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting karena mendukung tercapainya kebenaran materiil. Peranan yang seharusnya dari penasihat hukum tercantum dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Dalam praktek apa yang senyatanya dilakukan tidak terlepas dari peran yang seharusnya. Jika ketentuan hukum yang mengatur tidak memberikan ruang yang memadai bagi akses penasihat hukum, maka praktis hal itu akan menjadi kendala bagi upaya pencarian kebenaran, setidaknya inf...
Sumber Asli
Google Scholar
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN –PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 2
(2016)
Perubahan nilai uang atau barang yang diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dijadikan dasar penyelesaian tindak pidana penggelapan dan pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan, Hakim atau Majelis Hakim masih tetap memeriksa dan memutus tindak pidana ini dengan aturan KUHP (nilai uang atau barang lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai tindak pidana biasa). Dalam kasus ini Hakim atau Majelis...
Sumber Asli
Google Scholar
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia
Vol 5
, No 2
(2013)
Abstract Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime. Keywords: requirement of customer,...
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 20
, No 1
(2012)
ABSTRACTCriminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentraight. For the entire of that actions will be given prison punishment and fine. Key word : Criminalisation, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2012)
ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum
Sumber Asli
Google Scholar
DOI