Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 91–100 dari 108 artikel
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 28
, No 1
(2015)
Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan .Adapun mekanismenya diatur dalam PP No 32 Th 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 28 Th 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No 32 Th 1999 , dan PP No 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Th 1999 . Dalam PP No 99 Th 2012 inilah diatur syarat khusus bagi narapidana korupsi (dan tindak pidana lainnya) dalam memperol...
Sumber Asli
Google Scholar
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 1
(2014)
Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih merupakan perlindungan hukum yang bersifat “in abstractoâ€, artinya perlindungan hukum semata-mata merupakan perlindungan yang tidak langsung. Hal ini karena pengaturan sanksi hanya difokuskan pada pelaku dan tidak tertuju pada perlindungan korban kekerasan seksual, sehingga korban akan tetap pada posisinya sebagai pihak yang dirugikan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban kekerasan seksual.
Sumber Asli
Google Scholar
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN
Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi
Vol 9
, No 1
(2014)
Purchase decision is a decision for possession of an act of two or more alternative options. Many factors can influence the purchasing decisions of consumers of a product, such as product, price and promotion. Consumer purchasing decisions could be made of many products, one of which is food. This is because basically everyone needs food as supply enough energy to be able to perform daily activities.One of the food it is Mie Jakarta 69. Although it’s been promoted, Mie Jakarta 69 still under ano...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERAN KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL YANG MEMEDIASI PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN SALING KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Pada PD BPR BKK se-Jawa Tengah)
Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan
Vol 2
, No 1
(2014)
One of the important role of Management Accounting Information System (MAS) is to provide information to the right people, the right way at the right time to improve management capabilities in understanding the circumstances around it, so it was able to identify the relevant activities appropriately. The purpose of this study is to empirically examine the role of MAS as variables that mediate the effect of information technology and interdependence on performance managerial of employees inthe lo...
Sumber Asli
Google Scholar
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctivenesscharacteristic although child was maturation but situation or environment caninfluence his behaviour. So we must different appreciation and sanction treatment tochild and mature. The goal of law enforcement are defence (protection) to childrenwith concern to the best children, in order to the best future for children.Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BUDAYA HUKUM PKL DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PKL
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAK Pedagang kaki lima yang menjual makanan tradisional di jalan Slamet Riyadi memproduksi sampah padat maupun cair. Menurut teori penegakan hukum ada tiga determinan yang menentukan masyarakat mematuhi hukum, yaitu subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat sampah, yang kemudian dikumpulkan petugas sampah dan mengatur serta menyimpaan peralatan usahanya merupakan budaya yang mendukung pelaksanaan Perda Pengelolaan PKL. namun demikian kebi...
Sumber Asli
Google Scholar
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO KOSMETIK CANDRA SEMARANG
Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi
Vol 8
, No 1
(2013)
The objective of this research was to find out the infuence of variable of product quality, price, service quality, emotional factor, cost and ease towards simultaneously and partially influenced the customer satisfaction of customer at Toko Kosmetik Candra. The population in this research was all customers of Toko Kosmetik Candra and the samples were 100 customers with the technique sampling was convenience sampling method. The analysis tool used was multiple linear regression. The results of s...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which  in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.      Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UU DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public to the Court of Constitution has indicated an unsatisfactory attitude concerning the contents of the acts/ordinances as they are in conflict with their rights. Several decision of the Court of Constitution accepted the judicial review claimed by the public by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect hum...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI