Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 6281–6290 dari 6473 artikel
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement. Key words: personal responsibility, fiduci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort mus...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience. Keywords: law renewing and progressive law
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MODEL PENATAGUNAAN TANAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Land, water and all treasures in it are the source for people wealth. Therefore, we need to control its usage. The land usage as a chain of controlling, supplying and distribution in a well planned activity are used to give wealth to people. There are three models of it, namely closed (zoning) opened and the usage that aims at serving to the development. Indonesia applies three of them. Keyword: land usage models
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Money laundrying is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime. Keywords : Juridica...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to work in a long time and prone to suffer from physical, mental as well as sexual abuse. They also don’t have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HUBUNGAN HUKUM YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTRAK BISNIS
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract: All commercial activities that consist of production, distribution and trading of goods and services to gain the profit should be declared in a contract to give guarantee and assurance to all sides. In the case that there is a conflict, this contract will help them to solve the problem. Keywords: business contract, right and obligation.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN BERSIH PARA PEDAGANG DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PEDAGANG (STUDI PADA PEDAGANG YANG MENETAP DI PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO SURAKARTA)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAKPada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta mengadakan penataan tata ruang kota dan mengembalikan fungsi kawasan Taman Monumen 45 sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota. Pasar Klithikan Notoharjo yang awalnya terletak di Kawasan Taman Monumen 45 dipindahkan menuju Kecamatan Semanggi. Karakteristik pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo memiliki karakteristik yang beragam yaitu dari tingkat permodalan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama usaha, jam kerja, jenis dagangan serta latar be...
Sumber Asli
Google Scholar
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Self Assesment System menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk memnghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Mengingat bahwa kele...
Sumber Asli
Google Scholar