Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 10221–10230 dari 10600 artikel
URGENSI AMANDEMEN UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: there are four factors influencing the law enforcement especially state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society. If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well. Keywords: law enforcement, state administrative justice
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment m...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak; Pesatnya laju pembangunan seiring pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah meningkat, tanah bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga sektor lain dengan harapan dapat memberikan kemakmuran, untuk mengurangi gejolak penggunaan tanah peretanian yang dialih fungsikan ke non pertanian diatur usaha-usaha pembatasan dan pencegahan, yang salah satunya melalui ijin lokasi, diharapkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kata ku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement. Key words: personal responsibility, fiduci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort mus...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience. Keywords: law renewing and progressive law
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MODEL PENATAGUNAAN TANAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Land, water and all treasures in it are the source for people wealth. Therefore, we need to control its usage. The land usage as a chain of controlling, supplying and distribution in a well planned activity are used to give wealth to people. There are three models of it, namely closed (zoning) opened and the usage that aims at serving to the development. Indonesia applies three of them. Keyword: land usage models
Sumber Asli
Google Scholar
DOI