Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–20 dari 23 artikel
KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERPAJAKAAN DI INDONESIA
Kusumo, Bambang Ali
; Supriyanta, Supriyanta
Research Fair Unisri
Vol 4
, No 1
(2020)
MENGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN POLITIK HUKUM ISLAM
Kusumo, Bambang Ali
; Jaelani, Abdul Kadir
Wacana Hukum
Vol 24
, No 1
(2019)
This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Kusumo, Bambang Ali
Research Fair Unisri
Vol 2
, No 1
(2018)
Pengaturan wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur secara lengkap.Dikatakan demikian karena dalam undang-undang tersebut badan atau korporasimerupakan salah satu wajib pajak, namun dalam pengaturan sistem pidana danpemidanaan yang terkait dengan badan atau korporasi tidak diatur. Dengan tidakdiaturnya ini akan menimbulkan masalah, bagaimana tanggungjawab korporasi dalamtindak pidana di bidang perpajakan. Dengan k...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN –PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Kusumo, Bambang Ali
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 2
(2016)
Perubahan nilai uang atau barang yang diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dijadikan dasar penyelesaian tindak pidana penggelapan dan pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan, Hakim atau Majelis Hakim masih tetap memeriksa dan memutus tindak pidana ini dengan aturan KUHP (nilai uang atau barang lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai tindak pidana biasa). Dalam kasus ini Hakim atau Majelis...
Sumber Asli
Google Scholar
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
Kusumo, Bambang Ali
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
Kusumo, Bambang Ali
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia
Vol 5
, No 2
(2013)
Abstract Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime. Keywords: requirement of customer,...
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
KUSUMO, BAMBANG ALI
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 20
, No 1
(2012)
ABSTRACTCriminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentraight. For the entire of that actions will be given prison punishment and fine. Key word : Criminalisation, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
KUSUMO, BAMBANG ALI
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
KUSUMO, BAMBANG ALI
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
KUSUMO, BAMBANG ALI
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI