Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–5 dari 5 artikel
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence di Indonesia
Darmawan, Muh Taufik
; Junaidi, Amir
; Khaerudin, Ariy
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 01
(2025)
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan teknologi deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi konten digital secara realistis, termasuk untuk pembuatan konten ilegal seperti pornografi anak. Fenomena ini memunculkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama di Indonesia yang menghadapi peningkatan kasus eksploitasi anak secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terk...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tinjauan Tentang Pornografi Online di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali
Srihartini, Marsih
; Ardhani Putri, Hanuring Ayu
; Junaidi, Amir
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 01
(2025)
Penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif tentang pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali dan metode penanganan pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini meneliti maraknya pornografi online pada awal tahun ajaran 2024/2025 ini. Hasil penelitian menunjukakaan bahwa penerapan hukum positif belum bisa dijalankan semuanya karena hampir semua siswa belum mengetahui UU ITE dan UU Pornografi. Sementara itu...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia
Susilowati, Dwi Erna
; Muhtarom, Muhammad
; Junaidi, Amir
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 01
(2025)
Penelitian ini menganalisis aspek yuridis keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji urgensi pembaruan hukum terkait tanda tangan digital seiring perkembangan e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada perkembangan signifikan sejak UU ITE 2008, regulasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik sektor e-commerce. Penelitian mengidentifikas...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo
Rahman, Alifah Siswadi
; Junaidi, Amir
; Mahmud, Hadi
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 15
, No 02
(2022)
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN/Magelang
Fransiska, Febby
; Junaidi, Amir
; Raharno, Raharno
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 15
, No 02
(2022)
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tertulis yaitu ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak d...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI