Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 12561–12570 dari 13081 artikel
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstarct: Protection toward consumers in internet (E-commerce) transaction covers protection toward privacy, accuracy, property, and accessibility in digital signature. It is stated in clause 4 of UPPK. If a violation happens in the transaction, one can ask for a way out both in the court or out of court. Keywords: consumers’ protection, E-commerce
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Absract: Brand is a very important issue in trading. However, brand counterfeiting often happens to get unlimited advantages for irresponsible and dishonest traders. To make this worse is that the law enforcement for that still faces huge barriers . the barrier comes from the law, the law enforcers and the society. Keywords: law enforcements and law protection
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
URGENSI AMANDEMEN UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: there are four factors influencing the law enforcement especially state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society. If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well. Keywords: law enforcement, state administrative justice
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: UU No. 32 2009 utilizes various law requirement, either administrative law, civil law, or code penal law. Civil law requirement covers the solution of conflict in environment in court and out of court. The solution of environment in the court covers group accusation, environment organization accusation right, or government accusation right. Through the above it is hoped to give fright effects as well as improve the awareness of the whole stake holders on the importance of environment m...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak; Pesatnya laju pembangunan seiring pertumbuhan jumlah penduduk kebutuhan tanah meningkat, tanah bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga sektor lain dengan harapan dapat memberikan kemakmuran, untuk mengurangi gejolak penggunaan tanah peretanian yang dialih fungsikan ke non pertanian diatur usaha-usaha pembatasan dan pencegahan, yang salah satunya melalui ijin lokasi, diharapkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kata ku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA)
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
ABSTRAKSI  : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA). Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilaku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI