ANALISA KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF

ABSTRAK  Penelitian tentang kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta, terispirasi dari kesuksesan  Kota Surakarta   dalam menangani Pedagang Kaki Lima, secara persuasif dan humanis.   Dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan beberapa orang yang dijadikan informan, yaitu pedagang kaki lima,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, dan dari Birokrasi sebagai, pihak yang memiliki inisiatif untuk membuat kebijakan penataan PKL, dan sekaligus sebagai Implementor dari kebijakan tersebut.       Sehingga  peneliti ini dapat  memberi gambaran/mendeskripsikan, penjelasan, dan menganalisis serta menginterpretasikan, peran pemerintah Kota Surakarta dalam proses pembuatan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima   sesuai dengan  tujuan penelitian. Nelson & Wright (1995;124) menyatakan bahwa partisipasi berarti bahwa kaum miskin diberi status sebagai stakeholders utama.   Partisipasi berarti bahwa mereka aktif, ada keterlibatan dan harus transformatif. Partisipasi  pada tataran perumusan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi   kebijakan. Dari hasil analisa, penelitian ini menggambarkan bahwa, proses pengambilan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima, secara partisipasitif dengan melibatkan masyarakat (paguyuban Pedagang Kaki Lima) Kota Surakarta. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang di sosialisasikan. Sedangkan  implikasi teoritisnya adalah mengembangkan ilmu Administrasi Negara, konsentrasi kebijakan publik. Dan bagi peneliti-peneliti lainnya dapat mengembangkan penelitian ini pada, apa yang telah ditawarkan winarti (Desertasi) pemanfaatan pimpinan Organis dalam pelaksanaan kebijakan.  Kata kunci : pedagang kaki lima, perda, partisipasi