Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 3021–3030 dari 3138 artikel
KEDUDUKAN WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PERUBAHAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
ABSTRACT The last will (wasiat) of deceased person is a part of law regulation that conducted by society. This regulation gene rally has been introduced by Islamic law and other system of law in Indonesia. The will according to fight is only one side’s action and it becomes charity agreement, meanwhile according to           Al-Qur’an and prophet tradition, the position of the will constitutes integrative position in term of Islamic inheritance law. For that reason, it needs rein...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA)
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
ABSTRAKSI  : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA). Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilaku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Sunset policy is a government program to invite people to pay their tax. Sunset policy is hoped to improve structure and infra structure tax paying. Sunset policy aims at driving tax payer in fulfilling their obligation. The opportunity to the tax payer to become the honest tax payer trough this policy is hoped to raise tax paying in the future. This willing in paying tax need to be conducted by giving an easy service and transparent management. Therefore, it is necessary to explain th...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Money laundrying is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime. Keywords : Juridica...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN P.N. KUDUS DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been conducted by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitrage Board) with the winner in Perum Peruri. However, PT Pura Barutama asked for objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura Barutama. Perum Peruri, however, does not agree with this decision and asked for objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri. Keywords: Arb...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HUBUNGAN KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PERUBAHAN UUD 1945
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract:The amandemen of Indonesia constitution of UUD 1945 is resulting the movement of the power from Executive Heavy to Legislative Heavy. This movement of lawmaking has the consequences on the law construction format which is currently under the President’s consideration whereas actually should be under the parliament’s consideration. Keywords: authority relationship, Executive Heavy, Legislative Heavy
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BEBERAPA FAKTOR KUALITAS LAYANAN YANG DIPERTIMBANGAKAN OLEH PELANGGAN DALAM PEMILIHAN ANGKUTAN JASA UMUM TAKSI
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Semakin ketatnya persaingan dalam industry taksi, maka perusahaan harus dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Karena itu perusahaan perlu memahami keputusan pelanggan agar dapat memenuhi customer expectation. Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan pesaing dan pengguna akhir, serta menemukan bagian mana yang butuh peningkatan. Umpan balik dari pelanggan merupakan alat ukur...
Sumber Asli
Google Scholar
RASIO KEUANGAN DAN KINERJA PERUSAHAAN FINANCIAL RATIOS and PERFORMANCE OF THE COMPANY
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja dan menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja perusahaan. Obyeknya perusahaan manufaktur kelompok tekstil yang listed di BEI selama tahun 2004 – 2009. Rasio keuangan meliputi current ratio, debt to total assets, dan perputaran aktiva sedangkan kinerja keuangan perusahaan diukur dari laba sebelum pajak, dengan alasan untuk menghindari pengaruh penggunaan...
Sumber Asli
Google Scholar
HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractThe Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia. Yet, as a positive law, it has the power to regulate and to enforce people. The impediment of The Copy-right Act practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently, there are lack awareness of people to obey the Copy-right law. Keywords: impediment, copy-right practices. Â
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract: The Various policy which is gone through  a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal. Keyword : Area Iea...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI