Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–19 dari 19 artikel
Urgensi Reformulasi Regulasi Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Indonesia
Research Fair Unisri
Vol 7
, No 1
(2023)
Aborsi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Membahas terkait aborsi seringkali dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak anak serta hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Kendati demikian, di lain sisi, aborsi merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang, jika aborsi tersebut merupakan abortus provocatus medicalis. Permasalahan yang berdasarkan pada 2 (dua...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM
Aldyan, Arsyad
; Rustamaji, Muhammad
; Septiningsih, Ismawati
; Adlhiyati, Zakki
; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 11
, No 2
(2022)
This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the applicati...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
1 Sitasi
CORRELATION AND IMPLEMENTATION OF PHILOSOPHY OF PANCASILA IN INDONESIAN CRIMINAL SYSTEM
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 11
, No 2
(2022)
The criminal system in Indonesia is still shackled to the influence of the criminal system inherited by the Dutch, which breathes liberalism. This is reflected in the criminal laws in Indonesia which still refer to the colonial legacy law. The criminal system that exists to this day is not based on the local wisdom of the Indonesian people, so it does not reflect Pancasila which is a value that is firmly held by the Indonesian people and is the source of all sources of law. The purpose of this p...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 10
, No 2
(2021)
In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Ind...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 2
(2020)
Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Adlhiyati, Zakki
; Kurniawan, Itok Dwi
; Soehartono, Soehartono
; Harjono, Harjono
; Yulianti, Sri Wahyuningsih
; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 2
(2020)
Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan ters...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 1
(2020)
Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
1 Sitasi
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 6
, No 2
(2019)
Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republika...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MEMBANGUN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA (Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten)
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 6
, No 2
(2019)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negaraterutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadappendapatan daerah. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal tersebut penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yangdigunakanadalah Statute Approach dan Case Approach.Upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat untuk m...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
4 Sitasi