Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–10 dari 11 artikel
Akibat Hukum Kuasa Jual Yang Dipalsukan Untuk Balik Nama Sertipikat Oleh Pihak Ketiga Bekerjasama Dengan PPAT Pada Putusan PN Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt
Jurnal Akta Notaris
Vol 4
, No 2
(2025)
Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, ser...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Regulasi Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Sengketa Tanah
Notary Law Research
Vol 7
, No 1
(2025)
Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan ag...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Akibat Hukum Terhadap Notaris Atau PPAT Yang Turut Serta Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor1379K/Pid/2023)
Notary Law Research
Vol 6
, No 2
(2025)
Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi uang pembayaran uang tanah oleh SRW selaku pembeli. Uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 19 ahli waris selaku penjual maupun BA selaku kuasa jual, Namun diberikan kepada EW. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1). Bagaimana proses pelaksanaan jual beli...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen di daerah Kelurahan Karangrejo Semarang
Jurnal Suara Pengabdian 45
Vol 4
, No 2
(2025)
UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi kendala akses informasi dan pembiayaan. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo oleh Fakultas Hukum Untag Semarang dan Kemenag bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemahaman regulasi halal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Program pengabdian masyarakat bertujuan mengetaui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang dan mengetahui sejauh ma...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penyuluhan Regulasi dan Aturan Penggunaan Harta Waris dalam Hukum Islam Pada Kelompok Nasabah Prioritas Bank Rakyat Indonesia
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Vol 3
, No 3
(2024)
Indonesia, as a rule-of-law state (rechstaat), regulates the life of the nation and state based on law, as reflected in the provisions of civil law that govern relationships between individuals, including matters of inheritance. Inheritance distribution in Indonesia follows various legal systems, such as Islamic inheritance law, civil inheritance law, and customary law, each with different principles and rules. Inherited assets include a wide range of properties, such as movable and immovable as...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak
Jurnal Suara Pengabdian 45
Vol 3
, No 3
(2024)
Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil p...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia
Notary Law Research
Vol 5
, No 2
(2024)
Keberagaman kepercayaan, agama, atau keyakinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu keragaman yang juga menuai banyak perbedaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Sosialisasi Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Vol 2
, No 3
(2023)
Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Maraknya perkawinan anak menimbulkan menurunnya SDM yang dimiliki suatu negara karena menurunnya produktifitas. Aktualisasi pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memilih tema sosialisasi terkait pencegahan terlaksananya perkawinan anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Sosialisasi Mekanisme Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
Jurnal Suara Pengabdian 45
Vol 2
, No 2
(2023)
Hubungan kerja seringkali menimbulkan perselisihan yang mempengaruhi hubungan Pemberi Kerja dan Pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian sengketa melalui perundingan dan Pengadilan Hubungan Industrial. Meski merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus, pengadilan ini tetap beroperasi di bawah Mahkamah Agung, dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara Pemberi Kerja dan Pekerja demi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang: Socialization of Land Law as Community Service Efforts in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City
Jurnal Suara Pengabdian 45
Vol 2
, No 1
(2023)
Land is fixed, does not change, so that land has a promising investment value for most people, this is due to the tendency for the price or selling value of land to continue to increase. The need for housing for the community has increased the sale and purchase of land, the process of legality in land certification has become crucial and needs to be understood carefully. Actualization of community service through outreach regarding land law in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City has...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI