Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–7 dari 7 artikel
Implementation of Individual Candidate Reviews in the Election of Mayor in Surakarta City
Wacana Hukum
Vol 28
, No 2
(2024)
This study aims to further examine the implementation of individual candidate reviews in the mayoral election in Surakarta City in 2020. The city of Surakarta implemented direct elections in 2020 which were followed by political parties, in this case PDI Perjuangan (Gibran Rakabuming Raka and the individual Teguh Prakoso). ) and individual candidate Bagyo Suparjo who will appear in the direct election according to the decision of the Pilwalkot participants.This study uses a normative legal resea...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PRODUK PENDAFTARAN TANAH SISTIM LENGKAP BERUPA SERTIFIKAT
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5
, No 1
(2021)
We do this Community Service activity with the aim of increasing the understanding of Pulisen residents, especially RT.07 / RW.08 in understanding about obtaining certificates through the PTSL program, this is done incidentally as a State program carried out by BPN
The method used in the implementation of this Community Service activity is to use the lecture method, followed by a question and answer (discussion) related to the theme of this activity.
Based on observations that we have done some...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana
Research Fair Unisri
Vol 5
, No 1
(2021)
Abstrak
Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum upaya diversi dan pemahaman yang tepat diharapkan dapat dijadikan masukan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, sehingga terwujud menggunakan dengan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
4 Sitasi
PRODUK PENDAFTARAN TANAH SISTIM LENGKAP BERUPA SERTIFIKAT
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 4
, No 2
(2020)
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dari warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidentil sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN
Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, adalah menggunakan metode ceramah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi) yang berkaitan dengan tema kegiatan ini.
Berdasarka...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBIJAKAN PROGRESIF DALAM PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAS HAK YANG SAH
Research Fair Unisri
Vol 4
, No 1
(2020)
Tujuan Penelitian. Ingin mengkaji dan menganalisis kebijakan progresif dalam pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 terhadap pemberian sertifikat sebagai alas hak yang sah dan mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan progresif tersebut. Latar Belakang. Kebijakan Negara dalam menjalankan amanah PP No.24 Tahun 1997, Yakni melakukan proses pendaftaran tanah secara lengkap dengan menganulir hakekat konversi bidang pendaftaran tanah yang seharusnya dibeikan waktu 20...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
1 Sitasi
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Research Fair Unisri
Vol 3
, No 1
(2019)
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang dari bentuk sebelumnya berupa Perusahaan Daerah harus berubah antara menjadi Perseroan Daerah dan atau Perusahaan Umum Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan mengidentifikasi bagaimana seharusnya BUMD dalam mendukung kinerja pemerintah d...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of t...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI