Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 21–30 dari 34 artikel
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 23
, No 1
(2013)
ABSTRACTPrinciple of due process of law related with child criminal have been regulated in UU No.8 Tahun 1981 about Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo UU No.3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak. In KUHAP, there are ten principles must be basic in criminal justice system and in UU No.3 Tahun 1997 requirment for criminal justice system to child criminal likes special investigator, prosecutor , and judge. Beside that there is society conceling from Social Departement. Investigation of...
Sumber Asli
Google Scholar
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 2
, No 4
(2013)
ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science†di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2013)
AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedentâ€. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BEBERAPA HAL TENTANG HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 18
, No 1
(2013)
ABSTRACTThe environmental law may be enforced by administrative instrument, civilinstrument, and criminal law instrument. All of them are of the same importance.The enforcement of environmental law requires understanding and cooperationbetween the administrative authority, the police and the public prosecutor.Keywords : The environmental law
Sumber Asli
Google Scholar
REALISME HUKUM DAN KRITIKNYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM
Dinamika Hukum
Vol 1
, No 1
(2013)
ABSTRAKSaintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara tentang keadilan (justice) itu sendiri. Kaum legal realist menekankan arti pentingnya e...
Sumber Asli
Google Scholar
PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan prinsip due process of law dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak Tahun 1924, juga telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia maupun ketentuan hukum yang dibuat oleh Badan-Badan Khusus dan Organisasi-Organisasi Internasional yang memberi perhatian terh...
Sumber Asli
Google Scholar
DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concern...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)Â as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI