Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 7041–7050 dari 7429 artikel
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of t...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SEKILAS TENTANG RASA PERCAYA DIRI PADA REMAJA
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 8
, No 2
(2013)
ABSTRAKPercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yangdimilikinya, meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas terjadap dirinyabaik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, dapat bertindak sesuai dengan kapasitasnyaserta mampu mengendalikannya.Kepercayaan diri menentukan bagaimana seseorang merasakan sesuatu, berfikir,memotivasi diri mereka sendiri dan juga perilaku merekaIndividu yang percaya diri akan memandang kelemahan sebagai hal yang wajardimiliki oleh...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
2 Sitasi
MENUJU PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 14
, No 23
(2013)
Abstract Corruptionis anact ofembezzlement ofstateresourcesbygovernment officials, collusion, the act of agovernment officialor politician andprivate businesses conduct covert cooperation by utilizing public cresources for personal or group interests, while nepotism deliberate attemptby an officer to take advantage of his position to benefit position, rank and career your self ,family or friends close by unfair an dunlawful. Keywords: Corruption; Collusion; Nepotism; Service
Sumber Asli
Google Scholar
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 14
, No 23
(2013)
Abstrak Quality of inpatient care government hospitals (RSUD) variable constructed tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, and equity. The sixth variable effect on satisfaction. However, not all variable effect on loyalty. Empathy and equity has no effect on loyalty. The study also concluded that no significant satisfaction to loyalty  Keyword : Service Quality; Satisfaction; And Loyality.
Sumber Asli
Google Scholar
DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 14
, No 23
(2013)
Abstract  In Indonesia Act - Act No. 37 of 1999 on Foreign Relations, Law No. 24 of 2000 on International Treaties and Law No. 32 Year 2004 on Regional Autonomy, has authorized local governments to conduct foreign relations with other countries in various fields of work together, such as trade, economic investment, tourism, agriculture, education and the environment in order to promote regional development, improve local economies and increase revenue, which in turn will bring wealth and pros...
Sumber Asli
Google Scholar
PSIKOLOGI KEMANUSIAAN PENGATURAN RUANG KELAS
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 14
, No 23
(2013)
Abstrad Teaching activities should be designed to support self actualize. It should offer the possibility of developing krativitas and spontaneity, as well as minimizing fear as a tool to motivate. Should students be allowed to make decisions and to live with the consequences of that decision. The view of humanity in the school is very different from the other perspective. The ultimate goal is that in order to provide a more pleasant classroom for teachers danmurid students. The disadvantage is...
Sumber Asli
Google Scholar
URUSAN KEWENANGAN DESA DALAM RANGKA MERESPON RANCANGAN UNDANG – UNDANG DESA (Local Goverment Authority Bill in Order to Respond – Draft Law )
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 15
, No 24
(2013)
Abstrak Pemerintah desa menuntut payung hukum tersendiri. Terpisah dari Undang – Undang No 32 Tahun 2004. Pengakuan atas eksistensi desa sebagai sebuah entitas kesatuan masyarakat hukum dapat dikaji dari aspek penyelenggaraan urusan kewenangan desa sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang ada. Terdapat 97 urusan kewenangan desa dilaksanakan secara efektif di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Efektivitas penyelenggaraan urusan desa selain dipengaruhi...
Sumber Asli
Google Scholar
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Community Participation In Rural Development)
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 15
, No 24
(2013)
Abstrak Sifat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan definisi pembangunan bergeser dari kondisi nasional satu mengarah ke kondisi nasional lainnya, yang dianggap lebih baik, tapi apa yang diketahui adalah lebih baik / lebih berharga dari negara yang berbeda yang lain atau dari satu periode ke periode lain, sementara Alber wijaya mengatakan pembangunan sebenarnya nilai-nilai inti menyakut pertumbuhan man...
Sumber Asli
Google Scholar
DISTORSI KOMUNIKASI POLITIK (Political Communication Distort)
Transformasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 15
, No 24
(2013)
Abstrak  Fenomena yang berkembang dalam pemahaman dan praktek komunikasi politik pada masyarakat kita, cenderung mengarah distorsi atas tujuan dari komunikasi politik. Komunikasi politik semestinya di tujukan dalam rangka mengembangkan peradaban manusia pada ranah politik. Kenyataannya praktek-praktek komunikasi politik sangat erat dengan bentuk-bentuk politik pencitraan.Politik pencitraan inilah yang kemudian mendominasi dan menyita segenap ruang komunikasi politik publik. Politik penci...
Sumber Asli
Google Scholar