Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–20 dari 43 artikel
PARADIGMA BARU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 11
, No 1
(2022)
The new paradigm for the settlement of juvenile crimes in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System includes several provisions in the process of resolving child crimes. There are a number of new things in the Law on the Juvenile Criminal Justice System, namely the philosophy of the juvenile criminal justice system, the scope of children, the age of criminal responsibility for children, the elimination of categories of criminal children, state children and civilian...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penguasaan secara teori dan prektik (softskill) bagi kalangan mahasiswa dalam memahami UU ITE secara leibh komprehensif.Metode yang digunakan adalah secara daring/on line dengan MS TEAMS.Hasil yang diperoleh bahwa pengetahuan secara teoretis, pemahaman secara praktis berdasarkan ilustrasi dan contoh-contoh kasus hukum pelanggaran UU ITE yang disampaikan menjadi sangat penting guna menyadarkan mereka agar berhati-hati dalam bermedia sosi...
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5
, No 2
(2021)
Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penguasaan secara teori dan prektik (softskill) bagi kalangan mahasiswa dalam memahami UU ITE secara leibh komprehensif.Metode yang digunakan adalah secara daring/on line dengan MS TEAMS.Hasil yang diperoleh bahwa pengetahuan secara teoretis, pemahaman secara praktis berdasarkan ilustrasi dan contoh-contoh kasus hukum pelanggaran UU ITE yang disampaikan menjadi sangat penting guna menyadarkan mereka agar berhati-hati dalam bermedia sosi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
THE IMPLEMENTATION OF FREE LEGAL AID (PRO BONO) AS ACCESS TO JUSTICE IN CRIMINAL CASES IS REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 16 YEAR 2011 ON LEGAL AID (Study at LBH Solo Raya Office)
Wacana Hukum
Vol 27
, No 2
(2021)
Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), and is not based on mere power (machtsstaat) where guaranteeing respect for the right to justice and equality before the law is an obligation of the state. However, in practice, access to justice and equality in the face of the law is not evenly distributed to all groups, especially for the poor or poor. Often, when dealing with the law, the rights of suspects / defenders are not able to be fulfilled properly, especially the right to obtain free...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 65/PUU-VIII/2010 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011
Research Fair Unisri
Vol 5
, No 1
(2021)
This study is entitled evidence of witness testimony in criminal cases after the Constitutional Court decision No. 65 / PUU-VIII / 2010, dated August 2, 2011. The background of the problem is that juridically, theoretically, even practically, the evidence for witness testimony is what the witness heard himself, saw himself and experienced himself by mentioning the reasons for his knowledge. However, after the decision of the Constitutional Court No. 65 / PUU-VIII / 2010, there has been a fairly...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
So far, the distribution of zakat has been done by Muzaki (obliged to pay zakat, or giving zakat) giving directly to people who get zakat. The impact of this arises from queues of people who get zakat, the distribution of zakat is not evenly distributed, sometimes some get double and some don't. Therefore, it is necessary to socialize better zakat management, namely through the Amil Zakat Institution and Baznas so that the distribution of zakat can be maximally evenly distributed. The method of...
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 4
, No 2
(2020)
So far, the distribution of zakat has been done by Muzaki (obliged to pay zakat, or giving zakat) giving directly to people who get zakat. The impact of this arises from queues of people who get zakat, the distribution of zakat is not evenly distributed, sometimes some get double and some don't. Therefore, it is necessary to socialize better zakat management, namely through the Amil Zakat Institution and Baznas so that the distribution of zakat can be maximally evenly distributed. The method of...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
Research Fair Unisri
Vol 3
, No 1
(2019)
Anak sebagai bagian utama dari generasi bangsa perlu mendapat perhatian yang memadai. Tumbuh dan kembang anak harus selalu dijaga karena itu kepada anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mendapat perhatian yang memadai. Sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dalam pelaksanaannya harus mampu menekan dampak negatif dari yang mungkin terjadi pada diri anak yang menjadi pelaku tindak pidana.Salah satu carany...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MANFAAT AKTA PERKAWINAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 2
, No 2
(2018)
Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu peristiwa ini harus diabadikan atau didokumentasikan atau dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Adanya pencatatan atau akta resmi, apabila dikemudian hari ada masalah (warisan, anak sah atau bukan dan lain-lain) menjadi bukti terjadinya perkawinan atau pernikahan di antara para pihak. Dengan demikian ada perlindungan hukum di antara kedua belah pihak, khususnya untuk anak-anak dan ister...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI