Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–4 dari 4 artikel
Tinjauan Yuridis Terhadap Disharmonisasi Norma Antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Validasi Pajak Penghasilan atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (Studi Kasus pada BPR RAY)
Mutiara Yusdhiana
; Johan Erwin Isharyanto
Jurnal Akta Notaris
Vol 4
, No 2
(2025)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 2...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Peran dan Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr)
Merly Markhamatul Izzah
; Johan Erwin Isharyanto
; Junaidi
Notary Law Research
Vol 7
, No 1
(2025)
Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi meng...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Yuridis Pengaturan (BPHTB) Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Joshua Raymond Saputra
; Johan Erwin Isharyanto
Notary Law Research
Vol 6
, No 2
(2025)
Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Arnetta Riska Ratnasari
; Johan Erwin Isharyanto
Notary Law Research
Vol 5
, No 1
(2023)
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah terseb...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI