Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–5 dari 5 artikel
Tinjauan Hukum Beracara Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri
Julianto, Isnu
; Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati
; Ismiyanto, Ismiyanto
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 01
(2025)
Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum beracara melalui sistim E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Metode penelitian adalah data sekunder, didapat dari studi dokumentasi dan studi Pustaka. Data yang ada diidentifikasi dan dikualifikasi sebagai suatu kesatuan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah normative yang doctrinal bersaranakan terutama logika deduksi dan bentuk penelitiannya evaluative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Perma Nom...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi
Wibowo, Yulianto
; Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati
; Ismiyanto, Ismiyanto
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 01
(2025)
Penelitian ini mengkaji kerangka hukum perlindungan data pribadi di era digital Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022, implementasinya menghadapi beberapa kendala termasuk regulasi yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan tantangan teknologi. Penelitian merek...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi
Ismiyanto, Ismiyanto
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 16
, No 02
(2023)
Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang lahir setelah rentetan panjang proses politik pasca reformasi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasanya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya demi tercapainya kepentingan masyarakat dan tujuan nasional secara keseluruhan Bagaimana politik huku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State
Ismiyanto, Ismiyanto
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 15
, No 01
(2023)
Penelitian ini membahas permasalahan: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perizinan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang berfungsi sebagai klasifikasi atas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara. Hal ini berakar dari asas fungsi pemerintah dalam berbagai doktrin hukum. Penelitin ini doktrinal menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Studi ke...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances
Ismiyanto, Ismiyanto
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 16
, No 01
(2023)
Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 T...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI