Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 3431–3440 dari 3506 artikel
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN U.U. NO. 32 TAHUN 2004
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract:In order to establish the local autonomy government, the integration of decentralization, deconcentration and supporting task are needed. Focusing on the establishment of the function and the role of Governor as the government representation, it organizes and coordinates between central and local government and also guides and supervises the process of good corporate government within the provincial and district area. Keywords: Decentralisation, Local autonomy.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN BERSIH PARA PEDAGANG DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PEDAGANG (STUDI PADA PEDAGANG YANG MENETAP DI PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO SURAKARTA)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAKPada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta mengadakan penataan tata ruang kota dan mengembalikan fungsi kawasan Taman Monumen 45 sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota. Pasar Klithikan Notoharjo yang awalnya terletak di Kawasan Taman Monumen 45 dipindahkan menuju Kecamatan Semanggi. Karakteristik pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo memiliki karakteristik yang beragam yaitu dari tingkat permodalan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama usaha, jam kerja, jenis dagangan serta latar be...
Sumber Asli
Google Scholar
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010Â mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adala...
Sumber Asli
Google Scholar
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Self Assesment System menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk memnghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Mengingat bahwa kele...
Sumber Asli
Google Scholar
SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractsAs an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children. Key word : alternative sanctions, non custodial.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : The writer in this paper tried to investigated and describe the philosophical thoughts of the role of Law Philosophy in to to realize justice. The formulated hypothesis are : (1) The enforcement of the law materialized the justice and the certainty and insurance in justice, (2) The description of the sense of justice should be in the existing positive law, (3) The philosophy of law represented the search for the deepest meaning of the ultimate result in the law wisdom. Kata Kunci : Fi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstrak : Controlling towards legal product based on UU No. 32 year 2004 covers reventive aspect and represive aspect. Preventive aspect refers to Perda before used in regency level, a governor is indirectly called as authority while in province level, the authority is domestic minister. Represive aspect refers to Perda after used and as the authority is Mahkamah Agung. Keywords: Pengawasan, Produk Hukum Daerah dan Era Reformasi
Sumber Asli
Google Scholar
DOI