Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 10431–10440 dari 13192 artikel
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
The mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on local Government begins with the status of a head of local goverment being charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a register at a Court. It is also found that the officer in charge of removing a Head of local goverment is the President for an offending Governor and a Minister for an offending Regent or Mayor, wi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
AbstractThis research has purposes of knowing the interpretation of the supplementary worker rights definition after Constitutional Court Decision Number 67/PUU/XI/2013. This research has also purposes of knowing the preventive legal protection of the supplementary worker rights after the Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013. The results of this research are, firstly, the supplementary rights of worker are classified into: (a) normative, meaning that the supplementary rights which...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
The purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study it can be concluded that first, in general provisions concerning of breast-feeding rights in Act No. 13 of 2003 on Labour was already conformed the philosophy of wom...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SKEMA KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DI BIDANG PERUSAKAN HUTAN
Wacana Hukum
Vol 24
, No 2
(2019)
AbstractAct No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of forest Destruction was legitimated on August 6 2013 as a governmental effort to cover of the weakness of the regulation, particularly related to the prevention and overcome organized forest destruction. Nevertheless, the regulation that combines both of penal policy and non-penal policy within the framework of the criminal policy is apparently getting some record even when the Act was still as a draft. besides assessed cannot reso...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK TERHADAP SOPAN SANTUN SISWA KEPADA GURU (Penelitian Pada Kelas VIII SMP N 1 Colomadu Tahun Pelajaran 2017/2018)
MEDI KONS
Vol 4
, No 1
(2019)
Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh layananbimbingan kelomnpok terhadap sopan santun siswa kepada guru (penelitian pada kelas VIIISMP N 1 Colomadu Tahun Pelajaran 2017/2018).Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 ColomaduTahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 36 siswa. sedangkan sempel yang digunakanadalah 42 siswa, tehnik pengumpulan datanya menggunakan angket sopan santun siswakepada guru melalui dua tahap, yaitu sebelum dan s...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGARUH LAYANAN INFORMASI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP SOPAN SANTUN SISWA KELAS VII SMP N 2 GONDANGREJO KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MEDI KONS
Vol 4
, No 1
(2019)
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknyapengaruh Layanan Informasi Tata Tertib Sekolah Terhadap Sopan Santun siswa kelas VIISMP N 2 Gondangrejo Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018.Dalam penelitian ini, populasinya adalah siswa kelas VII SMP N 2 GondangrejoKaranganyar tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 159 siswa. Sampel yang digunakanadalah 50 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metodeangket dipergunakan untuk mengumpulkan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGARUH LAYANAN INFORMASI DENGAN MEDIA FILM TERHADAP KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIR PADA SISWA XI IPA 4 SMA NEGERI COLOMADU TAHUN PELAJARAN 2015/2016
MEDI KONS
Vol 4
, No 1
(2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Layanan Informasidengan Media Film terhadap Kemampuan Perencanaan Karir pada Siswa XI IPA 4 SMANegeri Colomadu Tahun Pelajaran 2017.Populasi dalam penelitian ini siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4 Colomaduberjumlah 36, dan semuanya dijadikan sebagai sampel, dengan teknik total sampling. Teknikpengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Angket dipergunakanuntuk mengumpulkan data tentang kemampuan perencanaan karier...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI