Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–3 dari 3 artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 1
(2014)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hendak mengkaji dan membandingkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum. UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus yang berupa, perlakuan secara manusiawi sesuai dengan h...
Sumber Asli
Google Scholar
BUDAYA HUKUM PKL DALAM IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PKL
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAK Pedagang kaki lima yang menjual makanan tradisional di jalan Slamet Riyadi memproduksi sampah padat maupun cair. Menurut teori penegakan hukum ada tiga determinan yang menentukan masyarakat mematuhi hukum, yaitu subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat sampah, yang kemudian dikumpulkan petugas sampah dan mengatur serta menyimpaan peralatan usahanya merupakan budaya yang mendukung pelaksanaan Perda Pengelolaan PKL. namun demikian kebi...
Sumber Asli
Google Scholar
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: there are four factors influencing the law enforcement especially state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society. If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well. Keywords: law enforcement, state administrative justice
Sumber Asli
Google Scholar
DOI