Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–20 dari 20 artikel
PRAPERADILAN SEBAGAI KEWENANGAN TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI PRETRIAL COURT AS ADDITIONAL POWERS
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 28
, No 2
(2016)
Wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara pidana adalah memeriksa danmemutus tindak pidana yang diajukan, memeriksa dan memutus permohonan praperadilan.Praperadilan menurut KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa danmemutus mengenai 1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan, 2. Sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, 3. Gantikerugian dan rehabilitasi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalamputusannya Mahkamah Ko...
Sumber Asli
Google Scholar
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 28
, No 1
(2015)
Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan .Adapun mekanismenya diatur dalam PP No 32 Th 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 28 Th 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No 32 Th 1999 , dan PP No 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Th 1999 . Dalam PP No 99 Th 2012 inilah diatur syarat khusus bagi narapidana korupsi (dan tindak pidana lainnya) dalam memperol...
Sumber Asli
Google Scholar
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 1
(2014)
Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih merupakan perlindungan hukum yang bersifat “in abstractoâ€, artinya perlindungan hukum semata-mata merupakan perlindungan yang tidak langsung. Hal ini karena pengaturan sanksi hanya difokuskan pada pelaku dan tidak tertuju pada perlindungan korban kekerasan seksual, sehingga korban akan tetap pada posisinya sebagai pihak yang dirugikan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban kekerasan seksual.
Sumber Asli
Google Scholar
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract:Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctivenesscharacteristic although child was maturation but situation or environment caninfluence his behaviour. So we must different appreciation and sanction treatment tochild and mature. The goal of law enforcement are defence (protection) to childrenwith concern to the best children, in order to the best future for children.Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which  in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.      Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERANAN PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP MACAM ALAT BUKTI DALAM RUU KUHAP
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: Law and societies are similarly dynamic and change through time. The changes and development of societies change law as well s that law is still useful to society. The development of science and technology influence the people behavior and the crimes as well, the quantity and the quality. Therefore, law must accommodate the changes t overcome the changing crimes. A god law gives justice and purpose to the society Keywords: social changes, evidence.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort mus...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to work in a long time and prone to suffer from physical, mental as well as sexual abuse. They also don’t have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : Criminal is suffering intentionally charged to people who perform acts that meet certain requirements. Crime is also a reaction to these offenses and the intangible of a deliberately inflicted suffering to the makers of offense. Giving criminal should be based on the principle of individualization of criminal, where the provision or the imposition of criminal sanctions should consider the error and state criminals. it is important that criminal sanctions are considered fair to the per...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractIn the criminal justice system, victim (witness) hold important role in order to opened materiil trully. So in the Article 184 section 1 KUHAP, witness explain exist in the first above expert explain, letter, guidence and offender explain as evidence tool. When witness will give explain, they have to independent from fear befor, present and after given witness. This guaranty is important for knowing that witness explain is true and not engineering or emphazing from other subject. Key wor...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI