Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–10 dari 19 artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
Kusumo, Bambang Ali
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 1
, No 1
(2024)
Children are an asset of the nation that needs to be well prepared, because the future of this country or nation is determined by the child or the young generation. Given this, then the legal protection of children is very important to do. Areas that need protection for children are religious, health, education, social and special fields. In order to realize or realize the protection of children, the Indonesian Child Protection Commission was established. The Commission has the duty to supervise...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI KALANGAN MAHASISWA
SUPRIYANTA, SUPRIYANTA
; Kusumo, Bambang Ali
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 7
, No 2
(2023)
The aim of this community service activity is to provide an explanation to students regarding the criminal provisions in Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and building positive perceptions and behavior of students related to pornography issues. Pornography is prohibited in the law, intended as a way to prevent the younger generation, including students, from doing things that are prohibited in the law. In theory, this idea is supported by von Fuerbach's theory of psychological coercion,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
kusumo, bambang ali
; Supriyanta, Supriyanta
; Cahaya, Regia
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 7
, No 1
(2023)
The purpose of this service is to find out how the legal protection for victims of domestic violence according to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and what are the obstacles or obstacles that arise in the implementation of protection for victims of Domestic Violence (KDRT). The method in this community service is by means of lectures and discussions. Legal protection for victims of domestic violence is very much needed because all forms of violence, especially d...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
3 Sitasi
THE LAXITY OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AND EFFORTS TO OVERCOME IT
Kusumo, Bambang Ali
Wacana Hukum
Vol 27
, No 1
(2021)
The laxity of criminal law enforcement lied in the surveillance function in criminal justice management system and civil law culture. Effort needed to be done by empowering functions of broader Supreme Court surveillance, not only surveillance that
proceeding in the court but also surveillance from all criminal
law enforcement process. Beside that for the sake of actualizing
justice in the society, civil law culture required to be used broad
interpretation and always updated legal reform.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 65/PUU-VIII/2010 TANGGAL 2 AGUSTUS 2011
-, Supriyanta
; Kusumo, Bambang Ali
Research Fair Unisri
Vol 5
, No 1
(2021)
This study is entitled evidence of witness testimony in criminal cases after the Constitutional Court decision No. 65 / PUU-VIII / 2010, dated August 2, 2011. The background of the problem is that juridically, theoretically, even practically, the evidence for witness testimony is what the witness heard himself, saw himself and experienced himself by mentioning the reasons for his knowledge. However, after the decision of the Constitutional Court No. 65 / PUU-VIII / 2010, there has been a fairly...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
kusumo, bambang ali
; Supriyanta, Supriyanta
; Rahman, Zulfi
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 4
, No 2
(2020)
So far, the distribution of zakat has been done by Muzaki (obliged to pay zakat, or giving zakat) giving directly to people who get zakat. The impact of this arises from queues of people who get zakat, the distribution of zakat is not evenly distributed, sometimes some get double and some don't. Therefore, it is necessary to socialize better zakat management, namely through the Amil Zakat Institution and Baznas so that the distribution of zakat can be maximally evenly distributed. The method of...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERPAJAKAAN DI INDONESIA
Kusumo, Bambang Ali
; Supriyanta, Supriyanta
Research Fair Unisri
Vol 4
, No 1
(2020)
MENGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN POLITIK HUKUM ISLAM
Kusumo, Bambang Ali
; Jaelani, Abdul Kadir
Wacana Hukum
Vol 24
, No 1
(2019)
This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Kusumo, Bambang Ali
Research Fair Unisri
Vol 2
, No 1
(2018)
Pengaturan wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur secara lengkap.Dikatakan demikian karena dalam undang-undang tersebut badan atau korporasimerupakan salah satu wajib pajak, namun dalam pengaturan sistem pidana danpemidanaan yang terkait dengan badan atau korporasi tidak diatur. Dengan tidakdiaturnya ini akan menimbulkan masalah, bagaimana tanggungjawab korporasi dalamtindak pidana di bidang perpajakan. Dengan k...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN –PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Kusumo, Bambang Ali
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 2
(2016)
Perubahan nilai uang atau barang yang diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dijadikan dasar penyelesaian tindak pidana penggelapan dan pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan, Hakim atau Majelis Hakim masih tetap memeriksa dan memutus tindak pidana ini dengan aturan KUHP (nilai uang atau barang lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai tindak pidana biasa). Dalam kasus ini Hakim atau Majelis...
Sumber Asli
Google Scholar