Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 5661–5670 dari 14256 artikel
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR BEST MINIMARKET BRANCH LOCATION SELECTION USING WEB-BASED SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING METHOD
Jurnal Riset Sistem dan Teknologi Informasi
Vol 2
, No 1
(2024)
Minimarkets are shops that sell daily necessities. This mini market is located on Jalan Station Kauman, Krikilan Hamlet, Dawungan Village, Masaran District, Sragen Regency, Central Java Province. In developing inter-company leaders, it is difficult to make decisions about the location of new branches, because there are many criteria such as: strategic location, distance and population to facilitate decision making. The purpose of this study is that researchers assist company leaders in choosing...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dan pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang perpajakan. Namun, terdapat perbedaan dalam pembinaan Pengadilan Pajak dibandingkan dengan badan peradilan lainnya. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan, sedangkan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini mengakibatkan dualisme pembinaan yang bertentangan de...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Transforming Indonesian Law: Paving the Way for Smart City Development
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
In the current digital revolution, the Internet of Things (IoT) plays a pivotal role as a vast network connecting every aspect of daily life. Within this context, the concept of Smart City emerges, where the potential of IoT is harnessed to integrate with urban environmental aspects, creating an intelligent and harmonious ecosystem. However, a notable drawback in this significant innovation is the absence of comprehensive positive laws capable of encompassing all aspects of Smart City in Indones...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Exposing Legal Pitfalls: Trademark Misuse in Franchise Agreements and Partnership Liability
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
The legitimate use of the trademark is performed by developing a license agreement containing the rights and obligations between the licensor and licensee. This license agreement is based on the principles of the consensus contained in contract law, namely the principle of good faith and freedom of treaty. In reality, some parties do not comply with these principles, causing disputes related to the rights and obligations of the parties, as well as license misuse. Therefore, this study aimed to a...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
A Juridical Review of the Open Proportional System in the 2024 General Election
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
The emergence of the petition for judicial review of Case Number 114/PUU-XX/2022 against Law Number 7 of 2007 concerning General Elections has raised the political temperature of the country. The petitioners argued that the open proportional system was contrary to the 1945 Constitution and should therefore be replaced with a closed proportional system. The petitioners, who are political party officials, feel that the open proportional system has harmed their constitutional rights. This study aim...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Implementasi Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Kesehatan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Maluku Barat Daya)
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Dana perimbangan mengambil peran dalam usaha pembangunan bidang kesehatan antara lain dengan transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Afirmasi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun Puskesmas di pulau-pulau daerah perbatasan. Akan tetapi Dana Alokasi Khusus Afirmasi dialihkan penggunaannya untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama yang tidak masuk dalam perencanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan...
Sumber Asli
Google Scholar
Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, tentunya dibutuhkan perlindungan terhadap hak tersebut. Disamping itu, untuk melindungi hak orang lain, tentunya hak kebebasan berpendapat juga perlu dibatasi, salah satunya ketika menyangkut pencemaran nama baik. Namun, hal ini menimbulkan problematika ketika pembatasan tersebut bersifat eksesif, hingga berujung pada kriminalisasi kebebasan berpendapat. Tulisan ini be...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan dan Tantangannya di Indonesia
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Syariah termasuk di bidang wakaf dan Financial Technology (FinTech) syariah. Saat ini berkembang Waqf FinTech yang berupaya memaksimalkan pengelolaan wakaf melalui media Financial Technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Waqf FinTech terutama dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Metode pendekatan yang d...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014, salah satu permohonan pengujiannya adalah terkait Pasal 30 ayat (2) sampai (8) UU KPK, yaitu mengenai keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di luar UUD 1945. Dengan luasnya kewenangan DPR, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konstit...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020
AMNESTI : Jurnal Hukum
Vol 6
, No 1
(2024)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana pemohon berpendapat proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam analisis hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, asas keterbukaan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyara...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI