Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 431–440 dari 453 artikel
TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia
Vol 5
, No 2
(2013)
Abstract Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime. Keywords: requirement of customer,...
Sumber Asli
Google Scholar
REKONSTRUKSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI PEMERINTAHAN TINGKAT RT/RW
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 20
, No 1
(2013)
Abstract Governance in level of RT/RW represent level of lowest governance at one blow as back part harpoon from grand system of governance of exist in Indonesia. Pattern of Management system of good governance have righteously reach system of governance in level of RT/RW of according to reform trust. Problem of RT/RW do not limited to the hygiene problem, work to devote, security, social and the other classic problem. But there is dissimilar problem which during the time not yet got good atte...
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
Joglo: Jurnal Pertanian dan Pangan
Vol 20
, No 1
(2012)
ABSTRACTCriminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentraight. For the entire of that actions will be given prison punishment and fine. Key word : Criminalisation, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2012)
ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGARUH BOPO, NPL, NIM DAN CAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK (STUDI PADA BANK-BANK YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA)
Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan
Vol 1
, No 1
(2012)
The purpose of this study is to analyze the influence of BOPO, NPL, NIM and CAR on thefinancial performance of banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2006 to 2009.Samples were taken based on purposive sampling of 28 banking companies with the followingcriteria: the company issued financial statements for four consecutive years ie 2006 to 2009. Thetype of data used are secondary data and data collection methods through technicaldocumentation. Analysis technique used is normali...
Sumber Asli
Google Scholar
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010Â mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adala...
Sumber Asli
Google Scholar