Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 10161–10170 dari 13192 artikel
MODEL ANALISIS PRE-DEFINED SINGLE LINGKAGE CLUSTERING PADA SISTEM REKOMENDASI OBYEK WISATA DI KOTA SEMARANG
Dinamik
Vol 24
, No 2
(2019)
Perjalanan wisata selalu berkaitan dengan bagaimana seorang wisatawan mengunjungi obyek wisata berdasar kebutuhan informasi tentang rute yang harus dilalui ke obyek wisata yang diinginkan dan transportasi apa saja yang bisa digunakan berdasar waktu yang dimiliki. Petunjuk arah juga sangat diperlukan untuk kemudahan akses perjalanan.
Model analisis pre-defined singkle-linkage dilakukan untuk menentukan obyek mana saja yang memilik...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
Environmental tax assessment as an environmental economic instrument is still rare. So far, environmental law studies have been limited to analyzes of administrative violations and criminal actions against the environment, which tend to be repressive. This action is also considered less effective to overcome environmental problems that increasingly apprehensive. Some research suggests, the application of environmental taxes can be used as a preventive measure against environmental damage. In 200...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
 Indonesia is a maritime country that has an abundance of marine natural resources, especially fisheries resources. The wealth of Indonesian fisheries resources should be managed in such a way as to be able to provide benefits for the greatest prosperity of the people (in accordance with the mandate of the 1945 Constitution). Normatively, Law Number 31 Year 2004 which has changed with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, has been regulated regarding the management of fisheries in Chapter...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
The philosophy of independence of judicial power is state power that is free from all forms of intervention both from within and from outside the judicial authority, except on the basis of the power of Pancasila ideology and the 1945 Constitution. because of testing the law that regulates its existence. In addition, the Constitutional Court often decided on several cases that were deemed detrimental, deterred and reduced its duties and authorities such as the additional authority to examine laws...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
Since 2009 until now there have been 30 cases tried by the District Courts in Indonesia using Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. These various cases gave rise to opinions from some people who considered the articles of defamation offenses contrary to the spirit of reform which upheld the freedom of opinion and expression. This type of research is normative legal research. Normati...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
The criminal justice system is a significant element in efforts to eradicate narcotics crime. Drug users should get severe criminal sanctions, considering that victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing from year to year. However, in terms of law enforcement the Supreme Court through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 389 / Pid.Sus / 2015 / PN Yyk only contains formulations that are not supported by scientific theories, even the decision does not include informatio...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
The birth of Law Number 7 of 2017 concerning Elections strengthens the position of the Election Supervisory Body in enforcing election law. In addition to election crimes, other powers he has are taking action and deciding administrative violations, even though the authority is the authority of the State Administrative Court. This study is a combination of library research (library research) and field research (field research) that are descriptive analytical. The approach used is a normative app...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Wacana Hukum
Vol 25
, No 2
(2019)
Synchronization and Harmonization of Regulations in Indonesia hadle by Badan Pembinaan Hukum Nasional and Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Stage of regulation’s synchronization and harmonization which doing by Badan Pembinaan Hukum Nasional are planning and preparation of Academic Text of regulation. Meanwhile, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan will do synchronization and harmonization at the stage of draft of regulations by forming a Committee Between Ministr...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
REFLEKSI TEORETIS TERHADAP INTERAKSIONALIME SIMBOLIK BLUMER DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
Solidaritas
Vol 3
, No 2
(2019)
AbstrakTujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana interaksi sosial, makna pesan dan tindakan manusia merupakan aktivitas yang didasarkan atas simbol – simbol tertentu. Perilaku  manusia membuat keputusan  menjadi akseptor program Keluarga Berencana bukanlah mendadak. Program KB dicanangkan  pemerintah dengan harapan kuat dapat menumbuhkan  kesejahteraan dan kemakmuran melalui pembatasan jumlah anak dari setiap pasangan. Ulasan singkat ini akan mendiskusikan perilaku manusia ber...
Sumber Asli
Google Scholar
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN WANITA USIA SUBUR (WUS) DALAM METODE INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) DI PUSKESMAS SIMPANG TIGA PEKANBARU TAHUN 2016
Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan
Vol 8
, No 2
(2019)
Inspeksi visual asam asetat (IVA) ialah salah satu metode deteksi dini kanker serviks yang sama populer dengan pap smear. Indonesia ialah salah satu negara dengan jumlah penderita kanker serviks tinggi di dunia. Setiap 1 menit muncul 1 kasus baru setiap 2 menit meninggal 1 orang wanita karena kanker serviks. diketahui di Puskesmas Simpang Tiga terdapat 15 kasus lesi pra kanker yang termasuk dalam 10 besar penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Simpang Tiga tahun 2015.Tujuan dari penel...
Sumber Asli
Google Scholar