Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–3 dari 3 artikel
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEASING KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 26
, No 1
(2014)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hendak mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa konsumen leasing kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tahap pengajuan gugatan pada BPSK terdekat dengan tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Pada tahap ini para pihak memilih cara penyelesaian sengketa yang hendak ditempuh. Tahap berikutnya adalah tahap persidangan yaitu tahap persidangan...
Sumber Asli
Google Scholar
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
-, Supriyanto
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstract : Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court governing the protection of children by giving preferential treatment on juvenile delinquents, but the imposition of penalty is not the only effort to educate juvenile delinquents. Forward required the criminal justice system for children is not oriented to punishment but rather aim to educate and nurture children for the welfare of juvenile delinquents. Keywords : criminal justice system, child protection Â
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KERANCUAN PENATAAN HAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
-, Supriyanto
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractDespite the attention of human rights has existed since long, but the struggle to get legal protection in state constitution looks after the birth of Magna Charta in England in 1215 which is followed by Declaration of Independence in the United States of America in 1776 and Declaration des droits de “I†home et du citoyen in France in 1780. In Indonesia this right has received legal protection in 1945 Constitution, RIS Constitution, or Temporary Constitution, and become much stronger...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI