Implementasi Pasal 50 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang)

Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Anak Binaan diberikan pembinaan berupa pendidikan formal, nonformal, dan informal, pembinaan kepribadian yaitu mental dan spritual dan pembinaan kemandirian yaitu keterampilan. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 50 Undang–Undang Pemasyarakatan serta menganalisis faktor penghambat dalam mengimplementasi Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini, Implementasi program pembinaan anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang terlaksanakan sesuai dengan Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan seperti program pendidikan yaitu pendidikan nonformal, seperti Paket A, B, dan C, pembinaan mental dilakukan dengan menghadirkan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia dan untuk pembinaan spritual diberikan melalui kegiatan kerohanian dengan mendatangkan berbagai lembaga salah satunya seperti Kemenag Kota Pangkalpinang dan pembinaan keterampilan bekerja sama dengan BLK, serta dari 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor penghambat yaitu sarana prasarana. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan implementasi Pasal 50. Empat Faktor diantaranya telah terlaksana dengan baik, meskipun memiliki tantangan tersendiri, hambatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak LPKA.