KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENDUDUK MISKIN

ABSTRACT Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor.Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensiveand start from the subject, namely "the poor people". Poverty programs originatingfrom the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives andcharacteristics. Local governments can make program modifications or refinements tomake them more focused and effective on program subjects (the poor), by involvingvarious elements of society. The need for local governments to make indicators ofregional government concern for the poor. Key word : Policy, Regional,Government,Empowerment,Poor people ABSTRAK Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepadapenduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secaraparsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ sipenduduk miskin “ tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal daripusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristiklocal. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agarlebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), denganmelibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuatindikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk MiskinÂ