Penanganan Laporan Masyarakat terkait Maladministrasi pada masa Pandemi Covid 19 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Pelayanan publik masa pandemi covid 19 perlu sikap adaptif pemerintah, karena keterbatasan pelayanan secara langsung kepada masyarakat maka rawan maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, baik tingkat pusat maupun perwakilan daerah salah satunya di provinsi Jawa Tengah. Tercatat 504 laporan maladministrasi masuk di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada April 2020 hingga November 2021. Maladministrasi yang signifikan diadukan meliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur serta tidak memberikan pelayanan. Tujuan dan pentingnya penelitian untuk menganalisis realitas penanganan laporan maladministrasi pada masa pandemi covid 19 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, mengetahu apakah output pelayanan publik memberikan nilai manfaat secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif sumber data primer, data sekunder serta studi  literature, analisa kajian Miles dan Huberman, untuk uji keabsahan data melalui uji triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan adanya relevansi antara teori penanganan laporan menurut Tjiptono (2017 : 351) dan teori maladministrasi menurut Sunarti (2003) dengan realitas penanganan laporan dari masyarakat terkait maladministrasi pada masa pandemi covid 19 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi diJawa Tengah sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan kualiatas pelayanan agar dapat mengadvokasi hak masyarat, khususnya pelaporan secara online harus dilakukan monitoring dalam penyelesaiannya. Berorientasi dari hasil penelitian maka penting adanya pembinaan karakter para aparatur penyelenggara pelayanan publik agar secara nurani melaksanakan akuntabilitasnya, penting adanya penyelesaian maladministrasi dari akar permasalahan yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui evaluasi perbaikan pelayanan publik.
Kata kunci : Penanganan, maladministrasi, pandemi, Ombudsman