Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 31–39 dari 39 artikel
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Research Fair Unisri
Vol 3
, No 1
(2019)
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang dari bentuk sebelumnya berupa Perusahaan Daerah harus berubah antara menjadi Perseroan Daerah dan atau Perusahaan Umum Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi badan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan mengidentifikasi bagaimana seharusnya BUMD dalam mendukung kinerja pemerintah d...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PATI TALAS (Colocasia Esculenta (L.) Schott) SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PATI INDUSTRI
Majalah Ilmiah Momentum
Vol 13
, No 1
(2017)
Kandungan pati dalam talas mencapai 13-29% dengan karakteristik yang baik. Penelitian ini difokuskan pada ekstraksi pati dari umbi talas, tepung talas dan modifikasi pati dengan hidrolisa asam. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh metode ekstraksi dan modifikasi pati talas terhadap karakteristik produk serta sifat amilograf pati talas. Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari pembuatan pati dari umbi talas dan tepung talas, modifikasi pati talas, analisis hasil pati dan karakteri...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU KREDIT PERUMAHAN
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 9
, No 1
(2015)
To know about the properties mortgage if it has shown realization of the freedom principle of contract and how properties mortgage can realize the freedom of contract. The freedom of contract as an important principle for validity agreement, should uphold the moral value, and in the making of a contract there are no abuse of situation, because it can revoke a contract. To realize the freedom of contract, a contract should be based on goodwill of the parties, which began from pre-contract, execut...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
3 Sitasi
UPAYA PEMBERDAYAAAN KONSUMEN MELALUI PENDIDIKAN KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BERDASARKAN NILAI PANCASILA
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 9
, No 2
(2015)
This research aims at knowing how much consumers undertand about their rights as it is in Undang Undang No 8 1999 about consumers' rights , and knowing whether through education consumers can effectively build justice based on Pancasila. This research is qualitative research. The data sources are consumers, producers, and business people. The data collecting technique is interview, observation, content analysis and focus group discussion. This research applied purposive sampling. The data validi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PEMBERDAYAAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 26
, No 1
(2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Surakarta sudah melaksanakan kewajibannya, dan mengetahui kendala dari kinerja BPSK, serta bagaimana memberdayakan BPSK dalam meyelesaikan sengketa konsumen di Surakarta. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sumber datanya adalah : pengurus BPSK, Konsumen, produsen, pelaku usaha.Teknik Pengumpulan Data mengunakan wawancara, Observasi, Mencatat dokumen dan arsip. Teknik Cuplikan Teknik cuplik...
Sumber Asli
Google Scholar
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELANGGARAN MERK DAGANG INDONESIA
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 7
, No 3
(2013)
Abstract:Since Indonesia ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization(WTO) and its attachements: Annex 1A, B, C: 2, 3, and 4, Indonesia is also tied up to legalizeAgreement Establishing the World Trade Organizationof theUruguay round to the nationallegislation concerning to HaKI (Property Right). As one of developing countries, Indonesia isproperly called as HaKI (Property Right) consumer and the developed countries are as theproducers of HaKI (Property Right). Similar to the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PRESPEKTIVE KONSTITUSI DAN UU ITE
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 8
, No 3
(2013)
Abstract: The utilization of information and communication technology on the one hand to contribute tothe increased well-being and human civilization. On the other hand the advancement of electronicinformation technology can be used to perform actions that are against the law, the law to harm people,society and the State. The trend continued development of technology certainly brings a lot ofimplications that must be anticipated and should also be wary of. That effort has now spawned a legalprod...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KONSUMEN FARMASI DAN HARGA OBAT DI INDONESIA
Widya Wacana: Jurnal Ilmiah
Vol 8
, No 2
(2013)
Abstrack: A In the selection of cultural practice medicine by a doctor to the patient, who is also known aspharmacy consumers, there is a relationship a simetric information where the information is only held by one party, namely the grant of a fee of dokter. Dengan Large Pharmacyto the doctor, resulting in its higher drug prices would do not want to be paid by the consumer. Of structural factors of health, including, Doctor, Pharmacy Man power, and Large Pharmaceutical Company, and also of the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Menterial Pendidikan Nasional No 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 23
, No 1
(2013)
ABSTRACT A head master is the highhest leader of educational organization, as it is written in Act No. 32 Year 2004. The Act said that the authority of a head master’s transfer or mutation is in the hand of local government. As a result, the born of this act carries political issues. Permendiknas (Act of National Education Ministry) No. 28 Year 2010, for example. There’s a change about teacher’s apponmentt to replaces the authority of mutating headmaster from government to local governmen...
Sumber Asli
Google Scholar