Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–20 dari 21 artikel
Pengaruh Earning Per Share dan Price to Book Value terhadap Harga Saham Pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk
EBISNIS : JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS
Vol 2
, No 2
(2021)
The purpose of This study to find out the impact of Earning Per Share (EPS) and Price to Book Value (PBV) to the stock price of PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk period of 2010-2019. Quantitative approach is used to find and analyze the impact of Earning Per Share (EPS) and Price to Book Value (PBV) variables through the stock value simultaneously or partially, and to find out which variables provide the most dominant to the stock price of PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. Based on The Test...
Google Scholar
DOI
3 Sitasi
FINAL REPORT DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS WEB DI DESA SURODADI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
Dinamika Informatika
Vol 11
, No 2
(2020)
Sistem yang berjalan pada Balai Desa Surodadi merupakan sistem yang masih manual dengan menggunakan sumber daya manusia dan form-form kertas sebagai proses pelaksanaan pelayanan administrasi sehingga akan mengakibatkan penyimpanan data yang masih rawan terjadinya kehilangan data, pencarian data kependudukan yang kurang efektif dan terjadinya keterlambatan pelaporan data. Dalam sistem yang lama membutuhkan tahapan yang cukup panjang dan waktu yang lama dan sering sekali mengalami kesalahan–kesala...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of t...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ACCOUNT REPRESENTATIVE JEMBATAN PENGHUBUNG BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan
Vol 13
, No 2
(2013)
ABSTRACT Taxpayers to make tax reform as partners with the implementation of the Directorate General of Taxation Tax Administration System Modern spawned new Account Representative positions in charge of supervising compliance with tax obligations, implement guidance and an appeal to taxpayers and potential exploration. Keywords: account representative, taxpayers.
Sumber Asli
Google Scholar
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP ANAK TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 25
, No 2
(2013)
ABSTRAKAdapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan bagimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pe...
Sumber Asli
Google Scholar
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2012)
Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT POTENSI DI ERA OTONOMI
Wacana Hukum
Vol 2
, No 4
(2012)
ABSTRAKÂ : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani. Â Kata Kunci : Pengelol...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DIKECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO (TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
Dinamika Hukum
Vol 1
, No 2
(2012)
ABSTRACTLaw research [done/conducted] by writer [is] data type utilized in this research [is] data sekunder. Data sekunder, [is] data coming from data [is] mode available [by] for example, legislation, document written, formal document, contact or book. As for which is the including data sekundeer in this research [is] cover the legislation, document written and assumed to show from society enableness in straightening of environmental law, bibliography book, report, diary, archives and other. Re...
Sumber Asli
Google Scholar
TINJAUAN LEGAL NORMATIF FRANCHISE / WARALABA DI INDONESIA
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract To strengthen the economy of one country, it must be done by strengthening and accelerating industry and trade. The implementation of both activities, actually, can not be separated with export and import activities as well as to the service which create the relationship among the people who have different countries. The relationship can stay in harmony if the hardware of both activities and all its aspects can be accommodated by the appointment which is internationally designed. The a...
Sumber Asli
Google Scholar
KAJIAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP OTONOMI DAERAH MENUJU KEADILAN DAN DEMOKRATISASI HUKUM
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract :  The change of paradigm on local government implementation from  centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of governmen...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI