Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–6 dari 6 artikel
Implementasi Good Faith Principle Atau Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan
Anugerah, Muhamad Fredianto Boro
; Suparwi, Suparwi
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
; Khaerudin, Ariy
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 19
, No 01
(2026)
This written aim to know about the implementation of good its principles on the health insurance agreement and to know the legal settlement when a good faith principle is involved in the health insurance agreement. Good communication required between insurance and responsible companies to conduct insurance agreements to minimize the possibility of the breach of relationship related to the good principles in the agreement. Liability responsibility tells the state with their actual insurance compa...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Perlindungan Hukum Pidana Atas Hak Pekerja Di PT. Medisafe Technologies (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang)
Pangaribuan, Guntur
; Lubis, Muhammad Salim Fauzi
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
; Maria, Juliya
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 18
, No 02
(2025)
One of the backgrounds to the birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is because several laws and regulations that have been in effect so far have placed workers in a less advantageous position in the service of manpower placement and the industrial relations system that emphasizes differences in position and interests so that they are considered no longer in accordance with current needs and future demands. The birth of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is expected to: Uphold...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce
Nugraha, Adhy
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 17
, No 01
(2024)
Maraknya transaksi online electronic Commerce (e-commerce) dewasa ini menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, dan rentan mengalami kerugian, sehingga pemerintah meresponnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya sekarang...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi
Ismiyanto, Ismiyanto
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 16
, No 02
(2023)
Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang lahir setelah rentetan panjang proses politik pasca reformasi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasanya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya demi tercapainya kepentingan masyarakat dan tujuan nasional secara keseluruhan Bagaimana politik huku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup
Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
; Rohman, Khaidar
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 16
, No 01
(2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan u...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances
Ismiyanto, Ismiyanto
; Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 16
, No 01
(2023)
Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 T...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI