Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 12941–12950 dari 13123 artikel
Penggunaan Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa MTs Negeri Purworejo
Radiasi: Jurnal Berkala Pendidikan Fisika
Vol 1
, No 1
(2012)
Telah dilakukan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran mind mapping. Latar belakang penelitian ini adalah kebiasaan guru menggunakan metode ceramah yang menyebabkan siswa pasif dan berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di MTs Negeri Purworejo yang beralamat di Desa Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2012. Subjek dalam penel...
Sumber Asli
Google Scholar
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstarct: Protection toward consumers in internet (E-commerce) transaction covers protection toward privacy, accuracy, property, and accessibility in digital signature. It is stated in clause 4 of UPPK. If a violation happens in the transaction, one can ask for a way out both in the court or out of court. Keywords: consumers’ protection, E-commerce
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: there are four factors influencing the law enforcement especially state administrative justice. They are the law (UU No 5 1986 jo UU No 9 2004), the law enforcers, the infrastructure and the society. If they all work well, the law enforcement in state administrative justice will also work well. Keywords: law enforcement, state administrative justice
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience. Keywords: law renewing and progressive law
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN BERSIH PARA PEDAGANG DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PEDAGANG (STUDI PADA PEDAGANG YANG MENETAP DI PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO SURAKARTA)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAKPada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta mengadakan penataan tata ruang kota dan mengembalikan fungsi kawasan Taman Monumen 45 sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota. Pasar Klithikan Notoharjo yang awalnya terletak di Kawasan Taman Monumen 45 dipindahkan menuju Kecamatan Semanggi. Karakteristik pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo memiliki karakteristik yang beragam yaitu dari tingkat permodalan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lama usaha, jam kerja, jenis dagangan serta latar be...
Sumber Asli
Google Scholar
PROSEDUR IMPEACHMENT PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Istilah pemakzulan digunakan sebagai terjemahan dari istilah impeachment, yaitu mekanisme formal di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang biasanya dibatasi pada pelanggaran berupa tindak pidana. Impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/atau wakil presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya†dengan mekanisme yang melibatkan tiga lembaga (DPR, MK, dan MPR). Kata kunci : proses pendakwaan, perbuatan...
Sumber Asli
Google Scholar