Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 41–50 dari 50 artikel
HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TIDAK DILAKUKAN PEMBAHASAN AKHIR (RESULTS OF TAX EXAMINATION IS NOT DONE CLOSING CONFERENCE)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 2
(2016)
Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa pajak. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang cacat hokum, karena tidak dilakukan Closing Conference, maka penerbitan Surat Paksa tersebut tidak mempunyai akibat hukum sehingga sudah selayaknya kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat.KATA KUNCI: pemeriksaan pajak, keadilan
Sumber Asli
Google Scholar
PENERAPAN UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 28
, No 1
(2015)
Perdagangan orang lintas negara dengan berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja yang melibatkan berbagai pihak dan sudah banyak korban, tetapi Mahkamah Agung tidak menerapkan U.U. No. 21 Tahun 2007. Penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus merupakan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara lain, merupakan upaya positip mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa perdagangan orang. KATA KUNCI:...
Sumber Asli
Google Scholar
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO.121 K/PDT.SUS/2012 TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN B.P.S.K.
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 27
, No 1
(2014)
Majelis Mahkamah Agung menolak pernyataan konsumen mengenai perjanjian fidusia. Ketentuan Undang Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, tetapi hanya mempertimbangan Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, ternyata nilai keadilan yang ingin dicapai konsumen tidak terwujud.Kata kunci : konsumen, nilai keadilan.
Sumber Asli
Google Scholar
PEMANFAATAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY UNTUK MARKETING PADA UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
Dinamika Informatika
Vol 6
, No 1
(2014)
Increasing competition in the business world makes a lot of companies vying in creating innovative marketing strategies . Adapting technology into marketing strategy has become one of the attractive solution for businesses . One form of the use of technology in the marketing strategy is the use of Augmented Reality technology . The objective to be achieved is to make advertising interesting and innovative with the use of Augmented Reality technology in Stikubank University Semarang . This appli...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BANDING OLEH BANI ATAS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 26
, No 1
(2014)
Penyelesaian sengketa melaluhi arbitrase bersifat final dan mengikat. PT. Cipta Kridatama tidak puas atas putusan arbitrase dan mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BANI mengajukan banding, dan dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, bahwa : penundaan keputusan arbitrase tidak ada pelanggaran dan tidak menjadi alasan putusan pembatalan; dentitas para arbitrator telah diketahui dalam kesepakatan oleh para pihak..  Kata kunci: banding, pembatalan arbitra...
Sumber Asli
Google Scholar
SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIP SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
ABSTRACT:  The price of farming commodity is always low during the harvest season Iit is resulted in the income of the farmers. The issue of warehouse financing will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee. Using this warehouse financing, farmers will have access in getting loans from banks with warehouse finance guarantee. If the credit is paid, the guarantee can be returned and the owner has the right to regret the g...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA)
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
ABSTRAKSI  : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA). Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilaku...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN P.N. KUDUS DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Arbitrage clausal in agreement between PT Pura Barutama and Perum Peruri has been conducted by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Arbitrage Board) with the winner in Perum Peruri. However, PT Pura Barutama asked for objection to Pengadilan Negeri Kudus (Kudus State Court) and the winner is PT Pura Barutama. Perum Peruri, however, does not agree with this decision and asked for objectin to the General Attorney and once again, the winner is Perum Peruri. Keywords: Arb...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractThe Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia. Yet, as a positive law, it has the power to regulate and to enforce people. The impediment of The Copy-right Act practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently, there are lack awareness of people to obey the Copy-right law. Keywords: impediment, copy-right practices. Â
Sumber Asli
Google Scholar
DOI