Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 7921–7930 dari 8038 artikel
Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Peningkatan Pemahaman IPA Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Wonosari Sadang
Radiasi: Jurnal Berkala Pendidikan Fisika
Vol 1
, No 1
(2012)
Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) untuk Peningkatan pemahaman IPA Siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Wonosari Sadang. Skripsi. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pemahaman IPA pada siswa masih kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk Peningkatan pemahaman IPA siswa IV Sekolah Dasar Negeri 2 Wonosari Sadang dengan Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) pada pokok baha...
Sumber Asli
Google Scholar
PERANAN PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP MACAM ALAT BUKTI DALAM RUU KUHAP
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: Law and societies are similarly dynamic and change through time. The changes and development of societies change law as well s that law is still useful to society. The development of science and technology influence the people behavior and the crimes as well, the quantity and the quality. Therefore, law must accommodate the changes t overcome the changing crimes. A god law gives justice and purpose to the society Keywords: social changes, evidence.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
URGENSI AMANDEMEN UNDANG UNDANG PERKOPERASIAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The phenomenon in empirical domain of saving and credit cooperation is believed to have destroyed the ideal concept of cooperation. However, the norms can not protect the concept. Saving and credits are often used by the managerial, mostly businessmen to offer saving and draw credits from the society. The unbalance of of the contributed capital and the authority of drawing credit risks in the security of the creditors. The lack of the rules in cooperation Rules about if unmet of formal...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif karena tidak pernah melaksanakan rapat anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkope...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: A non well-managed cooperation has disadvantaged the creditor. It is caused by the difficulties to draw the fund from the debtors. But when the creditors ask to the court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement. Key words: personal responsibility, fiduci...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort mus...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to work in a long time and prone to suffer from physical, mental as well as sexual abuse. They also don’t have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN U.U. NO. 32 TAHUN 2004
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract:In order to establish the local autonomy government, the integration of decentralization, deconcentration and supporting task are needed. Focusing on the establishment of the function and the role of Governor as the government representation, it organizes and coordinates between central and local government and also guides and supervises the process of good corporate government within the provincial and district area. Keywords: Decentralisation, Local autonomy.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Self Assesment System menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk memnghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Mengingat bahwa kele...
Sumber Asli
Google Scholar
SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractsAs an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children. Key word : alternative sanctions, non custodial.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI