Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 6541–6550 dari 6711 artikel
KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)Â as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
BEBERAPA MASALAH PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN SOLUSINYA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract: There are two work agreement stated in UU No 13 2003 about labour. They are given-time work agreement and not-given time work agreement. Business people prefer to take the first for practical reason when they intend to break ther work agreement. That is why government establish rules to protect he labours. However, there ar still some disobedience. Therefore, government still ned to find th solution. Keywords: some problems in given-time work agreement
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience. Keywords: law renewing and progressive law
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK  Terdapat perkembangan sistem peradilan pidana, "crime control model", "due process model", "punitive and non-punitive models", "the victim satisfaction model". Masing masing model tersebut memiliki nilai-nilai tertentu. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada masa datang ada baiknya menggali nilai-nilai yang tercantum dalam sistem peradilan di berbagai negara tersebut dan bilamana mungkin mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kultural masyarakat Indonesia. Kata kunci...
Sumber Asli
Google Scholar
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN PRESTASI MAHASISWA (Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Mahasiswa Program Studi BK Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNISRI Tahun Akademik 2010/2011)
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan prestasi siswa dalam keterampilan akademis, keterampilan pribadi, keterampilan sosial melalui pengembangan model pembelajaran Problem Based Learning dalam mata kuliah Pendidikan Profesional. Dalam studi ini, subjek adalah mahasiswa Semester II Program Studi Bimbingan Konseling, FKIP UNISRI. Penelitian ini merupakan pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran (PPKP).Khusus untuk pengembangan pembelajaran dan inovasi...
Sumber Asli
Google Scholar
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010Â mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adala...
Sumber Asli
Google Scholar