Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 7671–7680 dari 7785 artikel
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010Â mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adala...
Sumber Asli
Google Scholar
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK Self Assesment System menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk memnghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Mengingat bahwa kele...
Sumber Asli
Google Scholar
SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstractsAs an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children. Key word : alternative sanctions, non custodial.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : The writer in this paper tried to investigated and describe the philosophical thoughts of the role of Law Philosophy in to to realize justice. The formulated hypothesis are : (1) The enforcement of the law materialized the justice and the certainty and insurance in justice, (2) The description of the sense of justice should be in the existing positive law, (3) The philosophy of law represented the search for the deepest meaning of the ultimate result in the law wisdom. Kata Kunci : Fi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI ERA REFORMASI
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstrak : Controlling towards legal product based on UU No. 32 year 2004 covers reventive aspect and represive aspect. Preventive aspect refers to Perda before used in regency level, a governor is indirectly called as authority while in province level, the authority is domestic minister. Represive aspect refers to Perda after used and as the authority is Mahkamah Agung. Keywords: Pengawasan, Produk Hukum Daerah dan Era Reformasi
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstract: Islamic law sees Sirri Marriage as something allowed to conduct; yet, it is highly recommended to record or to list it in an official marriage document. However, positive law sees it into two different point of views. Firstly, some experts consider sirri marriage as something legal to conduct. Secondly, some experts (and also law upholde opporatus) consider it as something prohibited. Following this idea, the goverment present a draf of marriage act to provide some punishments for pe...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
IMPLEMENTASI PERUBAHAN UUD 1945 DAN PARADIGMA BARU
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstract :New paradigma change law the basic in 1945 should bring the midset change, cultural change of the entire apparatus of state and changes in varfious regulations that do not fit anymore. Keywords : UUD 1945, paradigma, pola pikir dan kultur.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN UPAYA MENGATASINYA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 2
(2012)
Abstract : The problems of criminal law enforcement lies in the function of  supervision in the management of the criminal justice system and civil law Cultur. The effort needs to be done with the oversight function of the Supreme Court beguile wider, not only include the supervision of the court process but also the supervision of the overall process of criminal law enforcement. In addition, in order to realize justice in society in the culture of civil law need to use a broad interpretation a...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractsEnforcement of Environmental Law in Indonesia is still very poor although some times the legal framework related to environmental management are experiencing recent changes made ​​Act number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. Environmental law enforcement problems occurred in addition to human resource issues are also global environmental problem that is both attractive differing interests between developed and developing countries, because environmental issu...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractProvision of living child after the divorce is the duty of parents, especially fathers, In prctice the father of the obligations does not conform to the religious court’s decition. Given this, the parties raising and educating children should be proactively reminded to fulfill its obligations and the religious must be proactive to oversee the execution of its decition. Key words: a living child, religious court decition.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI