Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 4821–4830 dari 4934 artikel
Pemanfaatan Model Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 22 Purworejo
Radiasi: Jurnal Berkala Pendidikan Fisika
Vol 1
, No 1
(2012)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan belajar siswa SMP Negeri 22 Purworejo yang ditandai dengan rendahnya keberanian siswa untuk bertanya mengenai persoalan yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran berlangsung. Bertujuan meningkatkan keaktifan belajar dengan memanfaatkan model pembelajaran Snowball Throwing. Sebagai subyek adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 22 Purworejo tahun pelajaran 2011/ 2012, yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari 19 si...
Sumber Asli
Google Scholar
KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience. Keywords: law renewing and progressive law
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)
Wacana Hukum
Vol 8
, No 2
(2012)
Abstract:Money laundrying is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime. Keywords : Juridica...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KARAKTERISTIK WARUNG DENGAN KARAKTERISTIK KONSUMEN KAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN UNTUK MAKAN DI WARUNG HIK DI WILAYAH KARANGANYAR
Exsplorasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol 24
, No 1
(2012)
ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara karakteritik konsumen dengan karakteristik warung untuk memilih makan di warung Hik di wilayah Karanganyar. Karakteristik konsumen yang diteliti yaitu jenis kelamin, status perkawinan, dan pendapatan konsumen, sedangkan karakteristik warung Hik terdiri dari kelengkapan produk, harga, rasa, lokasi, kebersihan, dan pelayanan. Populasi penelitian adalah konsumen yang makan di warung Hik. Jumlah sampel yang digunakan seba...
Sumber Asli
Google Scholar
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN BEHAVIORAL INTENTION DENGAN PERCEIVED VALUE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan
Vol 12
, No 1
(2012)
ABSTRACT It has often been argued that customer satisfaction can contri-bute significantly to a company’s success in a variety of ways. This study aims to analyze effect of three determinants of quality dimen-sions (product, service, and physical environment) to customer satisfaction. The model has been tested using surveyed data from 100 customers in Solo Wholesale Center. The data analyse use the multiple regression analysis and moderated regression analysis with standardized residual test....
Sumber Asli
Google Scholar
MENUJU HUKUM YANG PROGRESIF DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
Abstract The formulating and the issuing of judicial outcome are frequently inviting polemic within the society. Conflicts, controversies, and dilemmas must be tackled in careful manner. Keywords: judicial reform, progressive regulation.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstract: The Various policy which is gone through  a government representing mirroring of Law No. 22 Year 1999 instructed development of to area can improve the area economics. In order to giving broader autonomy. To finance-related area especially area give by the introductions to be able to fill the source of existing fund as according to potency and each area situation so that later can improve the Original Earnings of Its Area for the sake of its own household defrayal. Keyword : Area Iea...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEMITRAAN ( SUATU STUDI KASUS )
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstract : Simple society likes villagers is mostly choose conflict finishing of live    environment by discussion to avoid the dispute which is in order to reach the substantial justice. Conflict finishing by discussion using partner relationship approachment which get involved three strength elements : government, industry world and society is a step to get ideal civil society. Keywords : live environment pollution, culture of law and partner relationship.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DI PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA KONTRAK
Wacana Hukum
Vol 10
, No 1
(2012)
Abstracts : Outsourcing is a transfer or certain job from a company to a third party on  which held by purpose to divide the risk and lessen the company's burden. Such job transfer is held on the base of operational cooperative agreement between the outsourcing principal and the outsource executive companies. In the practice, the principal company determine the job qualification and condition, and on such base, the outsourcing company recruit prospective employees. In the Acts No. 13 Year of 20...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2004
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractIndustrial dispute solving that managed in UU No. 2 Tahun 2004 can be solved by bipartite negotiation, conciliation, arbitartion, mediation, and industrial dispute court. Principe of this mattter is to prior bipartite negotiation as the first step before go to other way. As it managed in UU No. 2 Tahun 2004 it suppose to be everyone that related can solve fast, fair, and cheaply. Key words: industrial relation, industrial dispute, and industrial dispute solving.
Sumber Asli
Google Scholar
DOI